LombokPost – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi solusi yang lebih cepat untuk mengakhiri polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pilihan tersebut relatif lebih sederhana dibandingkan harus menempuh proses pemakzulan atau impeachment yang membutuhkan tahapan panjang sesuai ketentuan konstitusi.
Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa (10/11/2026).
Mahfud berpandangan, apabila pengunduran diri dilakukan secara sukarela, bangsa Indonesia tidak perlu menghadapi proses politik dan hukum yang berlarut-larut.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri aja mundur,” kata Mahfud.
Dia menjelaskan, pemakzulan Wakil Presiden bukan perkara sederhana karena harus melewati sejumlah prosedur ketatanegaraan.
Karena itu, pengunduran diri dinilai dapat menjadi alternatif penyelesaian apabila memang dilakukan atas kehendak yang bersangkutan dan sesuai aturan yang berlaku.
Mahfud Singgung Proses Pemakzulan
Mahfud menegaskan, apabila Wakil Presiden tidak memilih mundur sementara terdapat dasar dan persyaratan konstitusional untuk pemberhentian, maka proses pemakzulan dapat ditempuh.
Baca Juga: Gibran Disebut Ingin Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Perkembangan Terbaru Usai Bertemu Prabowo
“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengingatkan agar proses penyelesaian persoalan tersebut tidak terhambat hanya karena muncul perdebatan mengenai sosok yang akan menggantikan Wakil Presiden.
“Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena mencari pengganti,” katanya.
Mahfud juga menolak apabila persoalan jabatan Wakil Presiden kemudian dikaitkan dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto ikut mengundurkan diri.
Menurutnya, persoalan yang sedang dibicarakan berkaitan dengan posisi Wakil Presiden sehingga tidak tepat jika pemberhentian dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sekaligus tanpa dasar konstitusional.
“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ujar Mahfud.
Begini Aturan Penggantian Wakil Presiden dalam UUD 1945
Persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sebenarnya telah memiliki landasan hukum dalam konstitusi Indonesia.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Baca Juga: Viral Legislator PKS Angkat Kertas ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’ Usai Paripurna DPR, Ini Alasanny
Calon pengganti tersebut berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan mekanisme tersebut, kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Presiden, sedangkan MPR bertugas memilih satu dari dua nama yang diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan yang memiliki tahapan lebih panjang.
Dalam proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden, terdapat mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Karena itu, pandangan Mahfud mengenai pengunduran diri Gibran merupakan salah satu opsi penyelesaian yang dinilainya lebih cepat dan tidak menimbulkan proses ketatanegaraan berkepanjangan.
Namun, setiap keputusan terkait pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Beragam Sumber