LombokPost - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution harus menerima kenyataan pahit setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Putusan ini dijatuhkan menyusul keterlibatan dirinya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang etik yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11) malam, berlangsung selama 11 jam. Selain sanksi administratif, majelis juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut terjadi saat Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan akses perangkat teknologi Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak prosedural.
Baca Juga: 50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Proses Politik Berlanjut
"Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Irjen Johnny Eddizon Isir.
Atas putusan tersebut, Ahrie segera menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan banding. Polri pun telah menerima permohonan tersebut dan akan segera membentuk komisi banding untuk meninjau kembali perkara ini.
Kasus ini turut menyeret nama-nama besar lainnya di institusi kepolisian. Selain Ahrie, Polri telah menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara serupa, yaitu Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Editor : Marthadi