LombokPost – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut dikonfirmasi langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia menyebut Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua, sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada awak media.
Menurut Muzani, surat yang diserahkan kepada MPR merupakan dokumen yang sama dengan yang sebelumnya disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama, menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Gibran Minta Surat Segera Diproses
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga menyampaikan permintaan agar pimpinan MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Permintaan itu langsung ditindaklanjuti dengan rencana rapat pimpinan MPR pada hari yang sama. Hasil pembahasan nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” imbuh Muzani.
Baca Juga: Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Diri, Muzani Siapkan Rapat Pimpinan
Setelah rapat pimpinan, MPR berencana menggelar rapat gabungan yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Forum tersebut akan membahas tahapan lanjutan untuk memproses pengunduran diri sekaligus mempersiapkan pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
“Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” sambungnya.
MPR Punya Waktu 60 Hari, Presiden Ajukan Dua Nama
Muzani menjelaskan, berdasarkan mekanisme yang disampaikan MPR, lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
“Batas waktu Presiden memberikan dua nama sejak dikeluarkan surat permintaan dari MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden itu 14 hari,” terang Muzani.
Penyerahan surat tersebut berlangsung di tengah dinamika politik nasional. Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, MPR kini menyiapkan tahapan kelembagaan untuk menindaklanjuti permohonan Gibran dan memproses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: MPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran, Tenggat 14 Hari
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Beragam Sumber