LombokPost – Bareskrim Polri menunda agenda ekspose atau pemaparan perkembangan kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Pembahasan perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan penundaan tersebut melalui keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
"Ekspose dengan JPU (jaksa penuntut umum) ditunda minggu depan," kata Susatyo.
Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan alasan penundaan maupun tanggal pasti pelaksanaan ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU).
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman sebelum hasil penanganan perkara dibahas bersama Kejagung.
Dalam perkembangan penyidikan, Susatyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," ungkapnya.
Menurut Susatyo, pemeriksaan tersebut mencakup empat orang yang sebelumnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Penyidik juga meminta keterangan sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana makar.
Baca Juga: Profil 4 Terdakwa Korupsi Kuota Haji, Ini Jabatan dan Nama Lain yang Muncul
"Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo.
Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterangan para pihak yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," lanjutnya.
Empat Tersangka Penyadapan Ikut Diperiksa
Empat orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan.
Susatyo menegaskan, penanganan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, khususnya makar, membutuhkan proses pembuktian yang mendalam.
Penyidik kini berfokus mengumpulkan bukti mengenai sejumlah tahapan yang menjadi unsur penting dalam perkara tersebut, mulai dari persiapan, pemufakatan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan.
Hasil pendalaman itu nantinya menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama jaksa penuntut umum sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Baca Juga: Insentif Guru di NTB Dibayar Tiap Bulan, Bukan Dirapel
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Beragam Sumber