”Kita masih menunggu dalam satu minggu ini,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Ridwan Syah, Jumat (3/12).
Akhir November lalu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam rapat tersebut gubernur melaporkan mengenai kegiatan World Superbike. Sekaligus apa saja yang menjadi kekurangannya.
Di hadapan presiden, Zul juga menyampaikan bahwa untuk menjadi tuan rumah yang baik dan demi suksesnya MotoGP, sebagai country branding Indonesia, maka kekurangan saat WSBK harus segera dibenahi. Beberapa kekurangan disebutkan Ridwan.
Antara lain, ruas jalan Kuta-Keruak; fasilitas keselamatan jalan dari Tembolak, Kota Mataram hingga Mandalika; penataan lingkungan; melengkapi sarana prasarana kesehatan; hingga pengembangan UMKM dan promosi pariwisata. ”Presiden sudah memerintahkan delapan menteri yang hadir, untuk mengakomodir permintaan itu,” ujarnya.
Kebutuhan yang diajukan pemprov membutuhkan anggaran hampir Rp 500 miliar. Ridwan selaku koordinator untuk program ini menyebut pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Terkait mekanisme penambahan anggaran tersebut.
Kata Ridwan, ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk penambahan anggaran. Pertama, menambah di setiap kegiatan. ”Misalnya ruas jalan Kuta-Keruak, kebutuhannya Rp 140 miliar. Kita sudah ada Rp 16 miliar di DAK, jadi kekurangannya bisa dengan menambah DAK itu,” jelas Ridwan.
Opsi kedua, melalui penambahan APBN terhadap usulan pemprov. Sehingga kegiatan tersebut bisa langsung dikerjakan kementerian. Misalnya untuk fasilitas keselamatan jalan, Kementerian Perhubungan akan menambah anggaran untuk kegiatan tersebut.
Terhadap kekurangan infrastruktur dan sarana, presiden telah meminta penyelesaiannya dilakukan sebelum MotoGP yang digelar Maret 2022. Artinya harus selesai Januari atau Februari 2022.
Instruksi Presiden disebut Ridwan sebagai tantangan. Ketika harus selesai sebelum Maret 2022, lelang kegiatan harus dilakukan pada Desember tahun ini. Sementara, untuk bisa melakukan lelang, harus dipastikan berapa jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat.
”Karena ini khusus sifatnya, direktif langsung Presiden, mudahan bisa cepat ditindaklanjuti. Sehingga kita bisa segera melaksanakan,” kata Ridwan.
Dari sejumlah usulan, ruas jalan Kuta-Keruak menjadi prioritas. Dengan anggaran Rp 16 miliar di DAK, penanganan yang nanti dilakukan hanya bersifat fungsional, dari bundaran Songgong hingga Masjid Nurul Bilad, Mandalika. Jalan selebar enam meter tersebut akan di aspal ulang. Kemudian ditambah dengan bahu jalan dengan lebar 2x15 meter dan dibeton.
Adanya rencana penambahan anggaran untuk proyek tersebut, Dinas PUPR NTB memilih untuk tidak dulu melakukan lelang. ”Kita tahan dulu. Supaya tidak dua kali lelangnya,” sebut Ridwan.
Menurut Ridwan, jika ruas jalan Kuta-Keruak tidak ditangani, bakal menjadi sumbatan arus lalu lintas. ”Macet. Lebar jalannya saja enam meter. Kemarin saat WSBK saja macet, apalagi besok di MotoGP yang jumlah penontonnya lebih banyak,” katanya.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan, banyak sekali yang harus dibenahi untuk menyambut MotoGP. ”Ini harus segera dan dikeroyok maksimal bersama-sama,” kata Zul.
Rencana gelaran MotoGP, dimulai dengan praseason Februari 2022 dan balapannya di Maret 2022, dinilai Zul akan memberikan dampak 10 kali lebih besar dibandingkan WSBK. Karena itu, persiapan yang dilakukan harus lebih baik.
”Ini bukan program Lombok Tengah atau NTB, tapi program bangsa dan negara kita,” kata Gubernur. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita