RTG yang telah dibangun sebanyak 229.994 unit, berdasarkan review dari Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ”Sudah tuntas semua untuk fisiknya. Termasuk untuk KLU,” kata Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Pembangunan (TP3) RTG Lukmanul Hakim, Selasa (12/4).
Di KLU sebelumnya menyisakan 12.616 RTG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.081 RTG atau sekitar 96 persen sudah tuntas dibangun. Jumlah ini berdasarkan data pendebetan dana ke kelompok masyarakat (pokmas).
Adapun sisanya, sekitar empat persen atau 535 unit, tidak masuk kriteria untuk dibiayai pembangunannya melalui dana DSP. Penyebabnya beragam, ada yang sudah mendapat pembiyaan dari proram lain, seperti rumah tidak layak huni (RTLH) hingga telah terbangun di tahap sebelumnya.
”Artinya sudah semua RTG, berdasarkan review Irtama BNPB, itu sudah dibangunkan rumahnya,” sebut Lukman.
Setelah tahapan pembangunan fisik, TP3 RTG Provinsi masih menunggu penuntasan LPJ dari KLU. Wilayah lain, seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat telah menyerahkan LPJ. Adapun Lombok Barat, masih dalam proses penyerahan LPJ ke TP3 RTG.
Lukman mengatakan, LPJ fisik yang telah diserahkan akan discan dan dijadikan buku digital dan ditempatkan dalam e-library. Proses digitalisasi ini untuk menjaga akuntabilitas dan transpransi kepada publik.
”Juga untuk memudahkan persiapan pemeriksaan kolektif dari BPK nanti,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPBD KLU M Zaldy Rahardian mengatakan, untuk RTG saat ini pihaknya tinggal menunggu LPJ dari fasilitator yang ditugaskan. ”Penerima RTG sudah didebet 100 persen kepada penerima yang valid. Tinggal menunggu LPJ dengan batas waktu sampai April ini,” katanya.
Terkait dengan sisa RTG yang tidak masuk melalui penanganan BNPB, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto menyebut telah berkoordinasi dengan BNPB untuk penyelesaiannya. Sebab ada sekitar 1.400 RTG yang tidak memenuhi kriteria.
Sisa RTG tersebut rencananya akan dimasukkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Anggarannya tetap sama sebesar Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp 10 juta rusak ringan. Tetapi anggaran tersebut tidak lagi berasal dari DSP.
”Ini akan kita komunikasi terus dengan BNPB, karena tetap kita usulkan untuk menuntaskan RTG ini,” tandasnya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita