"Itu kan perlu kita bahas kembali (penggunaan BTT, red) meski BTT ini sifatnya bisa-bisa saja (dialokasikan, red)," kata Ketua Komisi III Bidang Perekonomian DPRD NTB Lalu Satriawandi, Rabu (15/6/2022).
Untuk rencana penggunaan BTT ini, kata dia, sebaiknya lebih dahulu dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian mengatasi wabah PMK.
"Boleh (tapi, red) untuk apa, berapa jumlah harua dibahas. Saya rasa seperti itu," tambahnya.
Menyinggung angka kasus PMK yang menyerang hewan ternak berkuku belah, pihaknya meminta kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB yang baru untuk segera melakukan koordinasi secara komperhensif dengan kabupaten/kota se-NTB hingga kecamatan dan desa/lurah.
"Segera untuk lebih banyak menurunkan petugas kesehatan hewan untuk mempercepat, mengantisipasi meluasnya wabah PMK," terang Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini.
Selain itu, kepala dinas terkait diminta untuk lebih cekatan dalam memperbanyak obat-obatan dan vaksinasi yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam mengobati hewan ternak yang tertular PMK.
Terpenting, secepatnya berkoordinasi dengan pusat, begitu juga dengan pemkab/pemkot. Guna meminimalisir keresahan bagi peternak, yang merasa bahwa pemerintah dianggap jauh dari mereka saat mereka sedang terpuruk seperti ini.
"Mari kita sama-sama hadir, sama-sama tanggap. Kami harap semua petugas lapangan di desa, kecamatan bergerak lebih aktif dan dekat dengan masyarakat/peternak agar merasa terayomi," himbaunya. (ewi/r10) Editor : Baiq Farida