”Progress sudah bagus. Tapi belum diimbangi dengan (input) data di iSIKHNAS,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Ahmad Nur Aulia.
Ia mengatakan, supporting dari Kementeran Pertanian (Kementan) sudah sangat luar biasa untuk NTB. Salah satunya terkait dengan alokasi vaksin PMK dan obat-obatannya.
Provinsi NTB diketahui telah mendapat kuota vaksin PMK sebanyak 1,4 juta dosis. Yang nantinya diberikan secara bertahap. Dari jumlah kuota, pemerintah pusat telah memberikan 40 ribu dosis vaksin.
Aulia mengatakan, ada rencana alokasi tambahan sebanyak 100 ribu dosis vaksin PMK. Hanya saja pemerintah pusat akan memberikan tambahan vaksin berdasarkan progres capaian vaksinasi dari iSIKHNAS.
”Dinilai dari sana. Kalau misalnya kita sudah 90 persen secara riil, tapi data yang diinput belum 90 persen, itu jadi catatan. Jadi kami dorong ada sinkronisasi data,” jelas Aulia.
Data di iSIKHNAS menjadi salah satu indikator pemberian vaksin dari pemerintah pusat. Artinya, kalau data belum seusai dengan vaksinasi yang telah dilakukan, menjadi pertimbangan untuk menambah vaksin PMK di NTB.
Kata Aulia, input data vaksinasi dari iSIKHNAS bukan sebatas jumlah hewan ternak saja. Tapi harus ada data pemilik hewan ternak juga. ”Jadi bukan hanya soal hewan itu sudah divaksin saja,” ujarnya.
Untuk percepatan input dan sinkronisasi data, Disnakkeswan telah menawarkan kepada kabupaten/kota agar vaksinasi disinergikan langsung dengan pendataan. Agar berjalan, harus dibentuk tim kecil. Semacam kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi. Yang di dalamnya terdapat vaksinator dan petugas yang menginput data.
”Jadi ketika vaksinasi, itu datanya langsung diinput. Satu vaksin satu laporan,” kata Aulia.
Dari data yang dihimpun Satgas Penanganan PMK NTB, per 7 Agustus sebanyak 23.262 hewan ternak yang telah divaksin. Rinciannya, Lombok Timur 7.919 ekor; Lombok Tengah 3.760 ekor; Lombok Barat 8.728 ekor; Kota Mataram 248 ekor; dan Lombok Utara 2.607 ekor.
Sebelumnya, Satgas penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) Nasional meminta pemprov mempercepat vaksinasi hewan ternak sehat, di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Ditargetkan bisa dimulai pada Agustus hingga September.
Berdasarkan timeline yang telah disusun satgas. Dalam rentang waktu ini, vaksin yang digunakan adalah vaksin yang dibeli pemerintah dari luar negeri. Selanjutnya pada Oktober hingga Desember ditargetkan seluruh hewan ternak sehat telah selesai divaksin.
Kasatgas Nasional Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanyo mengatakan, untuk saat ini vaksin yang diberikan masih berasal dari luar negeri. Untuk produksi vaksin dalam negeri, sedang diupayakan pemerintah pusat.
”Mudahan September bisa dapat produksi untuk vaksin dalam negeri,” katanya.
Suharyanto mengatakan, pemprov harus bergerak cepat untuk melakukan vaksinasi hewan ternak sehat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Vaksin yang tersisa saat ini diminta untuk segera dihabiskan.
”Segera disuntikkan. Ini saya lihat masih banyak sisa vaksin,” ujar jenderal bintang tiga ini.
Penurunan kasus harus terus dilakukan satgas daerah. Tentu melalui pelaksanaan empat strategi utama yang dilakukan paralel. Satgas pun akan membantu dengan memberikan sejumlah dukungan. Salah satunya alokasi 1,4 juta dosis vaksin PMK yang didatangkan dari luar negeri. Yang pendistribusiannya dilakukan bertahap.
Suharyanto juga memastikan Provinsi NTB menjadi prioritas pemerintah pusat untuk penanganan wabah PMK. ”Karena jadi salah satu lumbung ternak nasional sehingga kami prioritaskan. Makanya satgas nasional turun langsung membantu satgas daerah,” kata Suharyanto. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita