”Pada situasi tertentu, bisa (kekeringan) berkepanjangan, kami siapkan hujan buatan. Itu mulai kami pikirkan, misalnya bersama BRIN atau BRIDA,” kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
Gita mengatakan, pemerintah tetap memikirkan kemungkinan paling buruk dari potensi bencana kekeringan. Sehingga langkah antisipasi yang direncanakan bisa dilakukan lebih maksimal. ”Tapi kami juga bekerja berdasarkan data yang ada sekarang,” ujarnya.
Sejumlah OPD terkait bencana kekeringan telah melakukan rapat pendahuluan. Hasil rapat ini akan dikolaborasikan kembali dalam rapat koordinasi bersama pemangku kebijakan lain di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketika disinggung soal kesiapan anggaran untuk menghadapi bencana kekeringan, Gita mengklaim pemprov telah menyiapkan melalui pos Biaya Tidak Terduga (BTT). Hanya saja, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini tidak menjelaskan lebih rinci nominal alokasinya.
”Itu berdasarkan perkembangan kasusnya. Sudah ada yang keluar, tapi datanya di BPKAD,” tandas Gita.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkirakan sebanyak 294 kelurahan dan desa di Provinsi NTB akan terdampak bencana kekeringan. ”Tersebar di 9 kabupaten/kota. Hanya Kota Mataram saja yang tidak masuk,” kata Kalak BPBD NTB Ruslan Abdul Gani.
Proyeksi bencana kekeringan menurut BPBD meliputi 10 desa di Lombok Barat; 82 desa di Lombok Tengah; 53 desa di Lombok Timur; 10 desa di Lombok Utara; 9 desa di Sumbawa Barat; 41 desa di Sumbawa; 30 desa di Dompu; 21 kelurahan/desa di Kota Bima; dan 38 desa di Kabupaten Bima. ”294 desa ini masuk di dalam 73 kecamatan,” sebutnya.
Ruslan menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau dimulai Juli hingga September. Namun, di beberapa wilayah di Pulau Lombok, akan mengalami kekurangan air bersih lebih cepat, yakni di April mendatang.
”Dan di Mei, itu diperkirakan kekeringan terjadi merata di kabupaten/kota,” ujar Ruslan.
Kamis besok, BPBD Provinsi NTB mengagendakan rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Juga jajaran TNI dan Polri. Rapat tersebut akan membahas mengenai teknis penanganan bencana kekeringan di lapangan.
Ruslan mengklaim pemprov sudah siap menghadapi bencana kekeringan. Dengan menyiapkan armada untuk distribusi air bersih hingga pembuatan sumur bor untuk menyuplai air bersih masyarakat. Sayangnya, Ruslan tidak bisa memastikan berapa jumlah sumur bor yang telah dibuat untuk antisipasi bencana kekeringan. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita