Salah satu tugas penjabat kepala daerah yang diatensi pemerintah pusat adalah percepatan realisasi pendapatan dan belanja APBD NTB serta mendorong penyehatan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan dan pelayanan yang telah direncanakan.
--------------
“SPIRIT dari pelaksanaan anggaran 2024-2025 adalah bagaimana kita melakukan penyehatan anggaran,” kata Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si.
Program penyehatan anggaran ini dilakukan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024 dan Implementasi SIPD-RI.
Menurut Miq Gite, penyehatan anggaran ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi APBD yang sehat. Sehingga kepala daerah terpilih pada pilkada 2024 mendatang mendapatkan kondisi APBD yang sehat dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga berjalan dengan sebaik-baiknya.
“Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024-2025 nantinya menjadi guiden pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.
Salah satu pembahasan yang dilakukan yakni penyusunan hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan pesta demokrasi untuk memastikan terjadinya konsolidasi dari pelaksaan pembangunan.
“Semoga semua kerja-kerja bersama dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah simponi, koordinasi, dan konsolidasi,” katanya.
Selanjutnya, di tingkat nasional juga segera tersusun undang-undang untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM). Karena itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga akan menyusun RPJPM.
Penjabat Gubernur NTB Miq Gite juga mengajak seluruh kepala OPD lingkup Pemprov NTB terus bersinergi dan kompak dalam mengawal dan menyukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Selain itu, seluruh perangkat daerah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui pengembangan inovasi, peningkatan investasi, dan daya saing daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal penguatan fiskal daerah, Miq Gite mengajak semua perangkat daerah untuk memaksimalkan penerimaan PAD yang menjadi kewenangan dan menggali potensi-potensi baru. Serta memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, setiap anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah.
Sementara itu, berkaitan dengan percepatan realisasi pendapatan dan belanja APBD NTB, Miq Gite mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB.
“Kami sampaikan terima kasih dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Bappenda NTB untuk terus meningkatkan PAD NTB,” kata Miq Gite.
Dijelaskan, strategi yang dilakukan Bappenda NTB yakni memotivasi masyarakat untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan dinilai sangat tepat.
Miq Gita berharap Bappenda NTB terus meningkatkan kerja keras dan kerja cermat dalam mengelola sumber keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.
“Amanah mengelola anggaran ini bukan sesuatu yang ringan. Karena itu kepada segenap keluarga Bappenda NTB saya berharap untuk bekerja dengan sebaik baiknya, penuh tanggung jawab, dan terus tunjukkan kreativitas," katanya.
Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj Eva Dewiyani, S.P menjalaskan, progres realisasi pertumbuhan PAD Provinsi NTB terus bergerak positif. Sejak 2021 hingga Oktober 2023, tercatat selalu mengalami pertumbuhan.
Pada tahun 2021 PAD tercatat sebesar Rp 1,888 triliun. Jumlah ini naik 21,37 persen di tahun 2022 atau Rp 2,292 triliun lebih. Sedangkan untuk capaian sampai Oktober 2023, sementara tercatat sebesar Rp 2,072 triliun lebih, dengan estimasi pertumbuhan sampai dengan akhir tahun sebesar 17,8 persen.
Capaian ini tidak lepas dari berbagai ikhtiar Bappenda NTB. Di antaranya dengan terus mendorong optimalisasi kinerja melalui layanan 24 jam non stop selama tujuh hari dalam satu minggu.
Selain itu, Bappenda NTB menghadirkan berbagai inovasi. Seperti e-Samsat Delivery yang akan menjadi modal dan kekuatan utama untuk merealisasikan PAD.
“Melihat trend pertumbuhan PAD ini, kita optimis upaya penyehatan APBD pada tahun 2024 mendatang, sebagaimana komitmen Pj Gubernur NTB bisa terlaksana dengan baik,” kata Hj Eva Dewiyani.
Dijelaskan, tahun anggaran 2024 menjadi momentum tahun penyehatan APBD NTB. Sehingga belanja daerah akan difokuskan hanya pada program dan kegiatan prioritas.
“Bappenda Provinsi NTB optimis kondisi fiskal Pemerintah Provinsi NTB akan lebih baik di tahun 2024," katanya.
Hal ini akan berdampak pada belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah akan mengalami rasionalisasi. Di tengah situasi sulit dan dilematis ini, Bappenda NTB terus berikhtiar meningkatkan capaian realisasi PAD. Kemudian dapat seoptimal mungkin digunakan untuk membiayai belanja program dan kegiatan seluruh perangkat daerah.
“Optimisme ini juga didukung dengan adanya pertumbuhan potensi-potensi baru yang disertai upaya penegakan hukum serta dengan melihat trend pertumbuhan PAD yang senantiasa tumbuh setiap tahun,” jelasnya.
Hj Eva Dewiyani menambahkan, penerimaan PAD Provinsi NTB terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen paling besar kontribusinya dalam pembentukan PAD. Sehingga untuk mendorong optimalisasinya kita melakukan berbagai kebijakan," jelasnya.
Hj Eva Dewiyani juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini aktif membayar pajak. “Alhamdulillah selama tiga bulan terakhir ini hampir 200 ribu wajib pajak membayar PKB dengan jumlah nominal sekitar Rp 103 miliar lebih,” katanya. (lil)
Editor : Haliludin