LombokPost-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat desa tangguh bencana (Destana) di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB.
Asisten Tenaga Ahli Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat BNPB Wilayah Provinsi NTB Johan Rahmatullah mengatakan, program tersebut sudah berjalan di sembilan provinsi. Yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Papua, dan Papua Barat Daya.
”Kalau khusus di NTB kita perkuat di tiga kabupaten/kota, yakni di Lombok Tengah (Loteng), Kota Mataram, dan Lombok Utara,” jelas Johan.
Di Loteng, penguatannya di Desa Mertak, Selong Belanak, dan Sengkol. Kota Mataram di delapan kelurahan, yaitu Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Kekalik Jaya, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, dan Jempong Baru.
Terakhir, di Kabupaten Lombok Utara penguatannya di tujuh desa. Seperti, Desa Gili Indah, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Gondang, dan Genggelang. ”Kami perkuat itu dengan melibatkan masyarakat dari masing-masing desa,” jelasnya.
Desa tersebut dipilih untuk diperkuat Destana dikarenakan memiliki resiko tinggi jika terjadi bencana tsunami. Jika sudah diperkuat, mereka yang sudah dilatih dapat mengantisipasi dan terjun langsung memberikan tanggap bencana terhadap warga desa. ”Makanya dibutuhkan komitmen dan keseriusan yang nyata dari mereka,” ujarnya.
Diharapkan, dengan kemampuan mereka yang sudah dilatih dapat meminimalisir akibat dari ancaman bencana. Dikarenakan kesiapsiagaan mereka sudah dilatih. ”Saya berharap mereka menjadi pilar utama dalam memberikan solusi keselamatan bagi masyarakat saat bencana datang,” harapnya.
Ada beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan di tingkat desa. Diantaranya, sosialisasi, penilaian ketangguhan desa awal, pembentukan forum pengurangan resiko bencana (FPRB), dan tim relawan serta penyusunan kajian risiko bencana serta peta risiko bencana.
”Seluruhnya dilakukan secara partisipatif, yakni dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat desa. Totalnya sebanyak 30 orang,” ujarnya.
Johan menerangkan, ada tiga status ketangguhan bencana. Diantaranya, Tangguh Pratama, Tangguh Madya, dan Tangguh Utama. ”Yang paling rendah Tangguh Pratama dan paling tinggi Tangguh Utama,” beber Johan.
Berdasarkan penilaian Destana, delapan kelurahan di Kota Mataram berstatus Tangguh Pratama. ”Rata-rata nilainya 40 ke bawah. Nilainya sama dengan tujuh desa di KLU,” jelasnya.
Berbeda dengan tiga desa di Loteng yang dinilai masuk kategori Tangguh Madya. ”Tidak ada yang masuk status Tangguh Utama,” ujarnya.
Penilaian terhadap status tangguh bencana itu dilihat dari 30 indikator. Terdapat di Peraturan Kepala BNPB 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Destana. ”Yang masuk indikator soal kebijakan, kelembagaan, dukungan anggaran, pelayanan dasar, infrastruktur, dan sebagainya,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan status Destana dibutuhkan suatu Komitmen dan Keseriusan yang nyata dari Pemerintah Daerah. ”Sistem Kolaborasi dari Pentahelix (Pemerintah, Swasta, NGO, Masyarakat dan Media) menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan ketangguhan desa/kelurahan terhadap bencana,” tutupnya. (arl/r11)
Editor : Akbar Sirinawa