LombokPost-Upaya penekanan stunting hingga saat ini masih terus dilakukan di NTB.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) NTB sebagai leading sector melakukan penanganan dan pencegahan stunting melalui pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
“Pendampingan calon pengantin menjadi prioritas untuk mencegah stunting baru," kata Koordinator Program Menajer Satgas Stunting BKKBN NTB Karjono.
Pencegahan stunting dilakukan melalui pendampingan kepada keluarga berisiko stunting secara intensif oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di semua wilayah.
Calon pengantin atau remaja menjadi hulu dari permasalahan stunting ini. Menurutnya, penanganan dari hulu ke hilir lebih efektif untuk menekan terjadinya stunting baru.
Sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 72 tahun 2021, BKKBN telah membentuk satgas stunting yang diberikan tugas dalam percepatan penurunan stunting (PPS) di NTB.
Melalui aplikasi Elsimil calon pengantin wajib mengisi biodata berupa berat badan, tinggi badan, kadar protein pada hemoglobin, lingkar lengan atas, dan tingkat terpapar asap rokok.
Dengan optimal menggunakan aplikasi ini intervensi pemberian bantuan kepada keluarga beresiko stunting bisa lebih tepat sasaran.
“Sehingga kalau akan menikah mereka harus terdaftar dulu di aplikasi elsimil. Biar intervensinya jelas,” terang Karjono.
Satgas stunting BKKBN NTB Budiman mengatakan hasil pantauan tim, anak-anak dengan kasus stunting ini biasanya berasal dari orangtua yang minim partisipasi di posyandu.
Jadi ketika pengukuran anak-anak tidak terdeteksi. Ini disebabkan oleh faktor paling signifikan ditemukan di NTB yakni kecakapan orang tua.
Sehingga berdampak pada pola asuh yang kurang menyebabkan kurangnya pemberian makanan bergizi atau makanan standar ideal.
Kemudian jarak melahirkan yang terlalu dekat. Yang Idealnya melebihi dua tahun. Dan karena adanya pernikahan anak. Atau pernikahan di usia yang tua atau berisiko.
Menurut standar BKKBN usia ideal menikah untuk perempuan diatas 21 dan laki-laki diatas 25 tahun.
“Kalau menurut indicator kesehatan yang lain yang penting diatas 18 tahun. Tapi kita juga melihat kesiapan mental, emosional, ekonomi dan sebagainya,” kata Buidman.
Melihat fakta di lapangan, sesuai dengan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang di ambil langsung dari sensus posyandu bahwa NTB sudah mencapai 13 persen angka penurunan stunting per Oktober 2023.
Namun prevalensi berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diambil dari pusat tingkat kasus di NTB mencapai 32,7 persen.
Bisa diartikan 3 atau 4 dari 10 anak yang lahir hari ini mengalami stunting. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yakni 31,2 persen.
“Itu yang membuat kita bekerja lebih keras lagi. Terintegrasi dan melibatkan banyak pihak,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan program penurunan angka stunting ini tetap dilakukan dan diintegrasikan pada program Jumat Salam.
“Yang kemarin bakti stunting itu semacam gerakannya. Tapi sampai saat ini intervensi spesifik dari posyandu tetap kita lakukan,” kata Hamzi.
Intervensi spesifik yang dilakukan tetap berjalan dengan menggandeng lintas sektor. Seperti pemberian Tablet Tambah Darah (ttd) pada remaja di sekolah.
Kemudian edukasi, khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di Posyandu Keluarga.
Bahkan NTB menjadi daerah di Indonesia yang mencapai target nasional untuk indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Dengan adanya 80 persen posyandu aktif di kabupaten dan kota di NTB.
“Ini menjadi salah satu modal untuk menscreening terkait penyakit itu. Dan edukasi gizi,” katanya.
Target penekanan stunting di NTB samapi 2024 nantu 14 persen. Dan menurut EPPGBM suduah mencapai 13 persen.
“Sebenarnya kita lebih mempertahankan. Dan hampir 80 persen kasus itu ada di pulau Lombok,” terangnya. (cr-chi)
Editor : Marthadi