Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dsipora) NTB Tri Budiprayitno mengatakan kawasan tersebut bisa menjadi tambahan venue wisata maupun olahraga.
”Kalau ini kita kelola dan tata dengan bagus saya yakin ini tempat yang menarik. Karena view yang sangat bagus,” kata Budiprayitno saat dikonfirmasi.
Penataan kawasan bike park ini mulai dikerjakan Kemeneterian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada 15 Juli 2020 lalu.
Dan selesai pada April 2021. Dengan menghabiskan dana untuk pembangunan fasilitas dari APBN senilai Rp17 miliar untuk 2,7 hektare. Sayangnya, pemanfaatannya sejauh ini belum maksimal.
Budi mengatakan kawasan tersebut terkena dampak saat banjir kali Meninting tahun lalu. Dan saat ini sudah diserahkan dari BWS ke Pemprov NTB.
Dalam hal ini ada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
”Diperbaiki dan masih di dalam BPKAD. Ada rencana diserahkan kepada salah satu OPD untuk pengelolaannya,” terangnya.
Ia mengatakan saat ini kawasan tersebut masih dalam pemeliharaan. Jika nantinya akan diserahkan kepada Dispora NTB, ia sebagai kepala dinas memiliki rencana untuk pemanfaatan kawasan tersebut.
Sejauh ini belum ada kegiatan yang dilakukan di area tersebut. Sehingga ia berencana menyulapnya menjadi public space, ditambah dengan taman bermain anak, kolam pemancingan, dan kolam renang.
Kemudian mengajak beberapa pihak untuk bekerjasama mengelola atau bahkan mempublikasikan.
”Kalau ada bisa kita kerja sama dengan para pihak yang terkait. Misalnya, dengan pemdes Meninting satu dua hal yang membawa kemanfaatan,” jelasnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahdan, yang saat pembangunan bike park Meninting tersebut menjadi Kepala Dinas PUPR NTB juga turut mengikuti beberapa acara penyerahan.
Dari Kementerian PUPR kepada Pemprov NTB. Namun pengelolaannya sampai sekarang belum diketahui pastinya.
”Mungkin masih BPKAD yang (kelola). Eman kalau habiskan dana banyak tapi tidak dikelola,” kata Sahdan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim mengatakan, dulunya kawasan tersebut memang kawasan tambak nila dan bandeng. Tapi setelah adanya kebijakan pembangunan tersebut, sudah tidak ada lagi tambak itu.
”Itu dua tahun yang lalu. Sekarang saya tidak tahu siapa yang kelola,” ucapnya. (cr-chi/r11)
Editor : Redaksi Lombok Post