LombokPost-Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB membutuhkan kerja ekstra. Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengungkapkan, pemerintah pusat menargetkan agar angka kemiskinan ekstrem harus turun di nol persen tahun ini.
”Bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah untuk mencapai target tersebut,” terangnya.
Pemprov NTB terus memperbaiki kualitas data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ini sesuai Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Karena pihaknya menyadari betul, bahwa akurasi data P3KE masih menjadi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. “Ini yang terus kami monitor,” ujarnya.
Data terbaru, dari 5 juta lebih penduduk NTB, sebanyak 745 ribu lebih atau 13,85 persen tergolong penduduk miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,64 persen atau 143.029 orang masuk kategori penduduk miskin ekstrem.
Namun, kondisi di lapangan ternyata terus berubah-ubah. Kendalanya, kata Iswandi, semua orang merasa ingin dibantu. ”Itu saja kendala kita, karena semua orang ingin berhak mendapatkan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Ketika situasi seperti ini terus berlangsung, maka berapapun anggaran yang digelontorkan pemerintah, untuk memberi bantuan kepada pendudukan miskin ekstrem, tidak akan pernah cukup. ”Jadi kita perlu membangun kesadaran, bantulah yang paling memerlukan bantuan,” tegas mantan kepala Bappenda NTB ini.
Berbagai upaya verifikasi dan validasi data pun telah dilakukan. Akan tetapi, jika pola pikir masyarakat masih ingin menerima bantuan, maka penghapusan kemiskinan ekstrem akan tetap menuai kesulitan.
”Harus sadar, kalau kita sudah tidak lagi memerlukan bantuan, jangan menerima bantuan, itu yang paling pokok,” kata Iswandi.
Apalagi dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB memang terbatas dalam anggaran di daerah. Selama ini, Bappeda NTB mengefektifkan penangannya, melalui dana pusat.
Iswandi berharap, peningkatan kolaborasi bersama semua pihak, di seluruh perangkat daerah harus menjadi atensi. ”Supaya kita dapat melihat sumberdaya apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di NTB ini,” tandasnya.
Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo menyarankan, Pemprov NTB dalam membuat perencanaan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sebaiknya mengacu pada tiga strategi yang berlaku secara nasional; dengan penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, dan penanganan kantong kemiskinan.
”Perencanaannya mengacu pada tiga strategi ini saja, supaya programnya sesuai apa yang menjadi harapan pemerintah pusat,” tegasnya.
Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) BPKP NTB Moh. Fazlurrahman menyarankan agar Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), harus berperan aktif untuk mendorong proses validasi dan verifikasi data yang lebih akurat.
”Masih kami jumpai, masyarakat yang masuk dalam desil 1 P3KE namun sama sekali belum pernah menerima intervensi, ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya. (yun/r11)
Editor : Rury Anjas Andita