Mereka antara lain Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri, Ketua DPW PAN NTB H Muazzim Akbar, Ketua DPD PKB NTB Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil, dan Ketua DPW PPP NTB H Muzihir.
Mereka datang ke Polda NTB Senin (26/2) malam sekitar pukul 20.00 Wita ke Polda NTB mengadukan persoalan ini kepada Kapolda NTB Irjen Umar Faroq.
“Situasi yang ada di Sekotong ini dari DPT sebanyak 48.511, pengguna hak pilih 48.400 sekian. Ada satu partai yang mendapatkan suara sebanyak 47 ribu lebih. Artinya itu 99,99 persen,” terang ketua DPD partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman.
Artinya, dari total DPT itu tidak ada pemilih yang meninggal dunia, ke luar negeri, ke luar daerah, dan tidak memilih. Tidak ada juga suara batal.
Menurutnya, hal ini tidak lagi mencurigakan, tetapi sudah bias dipastikan terjadi kecurangan.
“Saya pikir ini sudah clear and clean kecurangannya. Ini tidak mungkin,” imbuh pria yang masih menjabat sebagai anggota DPRD Lombok Barat tersebut.
Dia mengatakan, mereka yang datang ke Polda NTB adalah para pengurus partai besar. Tidak mungkin tidak ada pemilih mereka di Sekotong. Karena semua punya konstituen di sana.
Namun ia heran, raihan suara justru terbilang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perolehan suara salah satu partai yang hampir menyapu bersih semua suara di Kecamatan Sekotong.
“Kami di Demokrat peraih suara ketiga, hanya 261 suara. Selain itu ada yang dapat hanya 100 suara. Makanya saya tidak menggunakan kata mencurigakan lagi, ini sudah jelas. Saya ingin KPU dan Bawaslu bertanggung jawab atas persoalan ini. Masak dibiarkan dari tahun ke tahun,” sesalnya.
Ia menyebut, kejadian seperti ini di Indonesia hanya terjadi di Sekotong. Ia membandingkan dengan basis suara Partai Deokrat di Pacitan, Jawa Timur, yang sangat dominan. “Tetapi tidak ada Demokrat dapat 99 persen,” bebernya.
Sehingga ia menegaskan pasti ada kecurangan di tingkat pleno PPK maupun tingkat TPS.
Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri juga menyampaikan, penyelenggara di tinggkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus bertanggung jawab.
“Kami sudah laporkan ke Bawaslu. Peristiwa ini juga sudah kami sampaikan ke kapolda jangan sampai menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami berkolaborasi para pengurus partai ini dengan aparat penegak hukum,” lanjut pria yang menjabat bupati Lombok Tengah tersebut.
Yek Agil, ketua DPW PKS NTB mengatakan, kehadirannya dan para pengurus partai lain ke Polda NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap partai politik.
Menyusul ada beberapa peserta pemilu khususnya caleg dan keluarganya yang merasa dirugikan.
“Mereka sudah mencoblos angota DPR RI tetapi tidak ada suaranya. Kemudian ada juga calon anggota legislatif yang suaranya justru juga tidak ada. Masak iya dia tidak mencoblos dirinya sendiri, istrinya, dan keluarganya juga?” herannya.
Sehingga ia menegaskan persoalan ini harus dikawal sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Para pengurus partai politik ini juga akan membuat laporan ke Bawaslu. Ini dinilai sangat penting untuk menyelamatkan generasi 10 sampai 20 tahun ke depan.
“Demokrasi ini tidak bisa kami biarkan begitu saja (dicurangi). Ini harus dihitung ulang mulai dari tingkat TPS surat suaranya,” pintanya.
Meski berniat menemui kapolda NTB, para pengurus parpol ini hanya ditemui Karoops Polda NTB Kombespol Abu Bakar Tertusi dan beberapa pejabat utama Polda NTB.
Kepada para pengurus parpol itu, Karoops Polda NTB menyampaikan tugas pihak kepolisian hanya mengamankan pelaksanaan Pemilu.
Terkait apa yang mereka sampaikan, itu dinilai menjadi ranah penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. (ton)
Editor : Marthadi