LombokPost-Pemerintah Provinsi NTB meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dalam mencapai cakupan kepesertaan BPJS kesehatan, bahkan melebihi terget nasional.
Piagam penghargaan diserahkan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Dr dr Mahlil Ruby, M.Kes kepada Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim S.H., M.Si, CGCAE didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr dr H Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB.
Penjabat Sekda Provinsi NTB Ibnu Salim mewakili Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Pemprov NTB.
“Semoga apa yang telah dicapai dapat menjadi ikhtiar bersama dalam meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan seluruh masyarakat di NTB," kata Ibnu Salim.
Cakupan kepersertaan ini adalah bentuk sistem penjaminan untuk memastikan tiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu, dan terrjangkau.
"Alhamdulillah, Provinsi NTB sudah mencapai 95,70 persen. Pada sisi ketidakaktifan dan tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatan upaya-upaya dalam rangka validasi data, pembenahan, penganggaran baik kabupatan/kota, dan lainnya," jelas Ibnu Salim.
Menurut Pj Sekda NTB Ibnu Salim, bahwa apresiasi yang diraih Pemprov NTB sebagai momentum untuk melihat hasil dari upaya, dan kerja keras serius dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Ditambahkan, cakupan kepesertaan ini merupakan sebuah visi yang diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat. “Apa yang menjadi apresiasi pemerintah melalui BPJS Kesehatan RI kepada pemerintah daerah adalah momentum untuk melihat hasil dari upaya, dan kerja keras serius kita dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr dr H Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menjelaskan, cakupan BPJS Kesehatan Provinsi NTB sebesar 97,51 ini berada di atas target nasional yaitu 95 persen.
Untuk mendukung capaian tersebut, Pemprov NTB tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di NTB dengan penguatan sumber daya manusia dan usulan penambahan jumlah fasilitas kesehatan hingga tahun 2028, khususnya di Pulau Sumbawa.
Sementara itu, menurut Mahlil Ruby, apresiasi tersebut diberikan atas komitmen pemerintah daerah dan seluruh stakeholder untuk terus bersama, berkolaborasi, dan bersinergi mengatasi persoalan kesehatan. Dengan cakupan yang memenuhi standar tentu akan berdampak pada layanan kesehatan.
“Pada pagi ini kita mengapresiasi komitmen terhadap masyarakat NTB dengan 10 pemerintah daerahnya telah memberikan cakupan yang sudah melampaui 95 persen,” kata Mahlil Ruby.
Dalam kesempatan tersebut, Mahlil Ruby mendorong Pemprov NTB untuk mengimbangi kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Terutama ketersediaan layanan kesehatan dan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Mahlil Ruby menjelaskan di balik capaian membanggakan tersebut, terdapat banyak tantangan yang masih harus dihadapai Pemprov NTB. Mulai dari sisi kepesertaan, dari capaian 97,51 persen berdasarkan data per 1 Februari 2024, yang aktif hanya mencapai 78 persen. Masih terdapat 20 persen di antaranya tidak aktif dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan.
“Kami mengharapkan peserta aktif di Provinsi NTB setidaknya dapat mencapai 85 persen dari total capaian UHC NTB,” katanya.
Tantangan kedua adalah anggaran. Yakni bagaimana pemerintah daerah dapat menganggarkan secara rutin untuk mengcover BPJS Kesehatan. “Tantangan lainnya adalah validitas data,” tambahnya.
Sampai saat ini masih ditemukan data peserta yang tidak valid. Sebagai contoh terdapat peserta aktif yang terdata padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Untuk itu validitas data harus dapat dijamin oleh pemerintah daerah. (lil)
Editor : Haliludin