LombokPost – Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil berbagai langkah strategis dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di NTB.
Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, Dinas ESDM melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber EBT secara berkelanjutan.
Salah satunya, sinergi antara Dinas ESDM NTB dan Global Green Growth Institute (GGGI). Yakni menyelenggarakan kegiatan Forum Energi yang menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk bersatu dalam menghadapi tantangan dan peluang sektor energi di wilayah NTB.
“Energi baru terbarukan akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB, H. Sahdan ST,MT saat membuka kegiatan Forum Energi di Mataram.
Menurut H Sahdan, kegiatan Forum Energi tersebut, selain menjalin silaturahmi juga telah menjadi momentum penting dalam perjalanan menuju transformasi energi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang dinamika energi. Selain itu merumuskan action points untuk mencapai tujuan dan target Rencana Umum Energi Daerah (RUED), energy masterplan dan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) NTB, serta merancang pendekatan untuk mengisi kesenjangan dalam mencapai target-target energi di NTB.
Dalam kegiatan tersebut, H Sahdan juga menjelaskan mengenai potensi energi terbarukan, kebijakan energi, serta proyek-proyek strategis yang menjadi fokus utama untuk membangun visi energi yang berkelanjutan di NTB.
Para pemangku kepentingan juga menyajikan analisis tentang potensi energi terbarukan yang melimpah di NTB. Termasuk energi surya, angin, dan hidro. Potensi ini menjadi landasan untuk merumuskan strategi pengembangan energi yang berkelanjutan.
Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTB Niken Arumdati, ST, M.Sc mengatakan, forum tersebut melibatkan 50 orang pemangku kepentingan dari berbagai sektor energi, akademisi, dan industri.
Forum energi tersebut mengidentifikasi kebijakan yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Meliputi regulasi yang mendukung investasi, insentif untuk penggunaan energi bersih, dan upaya untuk meningkatkan efisiensi energi.
Niken Arumdati juga memaparkan langkah konkret untuk mewujudkan visi energi berkelanjutan bagi NTB. Termasuk rumusan action points untuk mencapai tujuan dan target dari RUED, energy masterplan, dan RPD NTB. Serta penguatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang pendekatan untuk mengisi kesenjangan.
Selain itu, Niken Arumdati juga memaparkan NTB Energy Masterplan Komitmen Net Zero Emissions 2050 yang merupakan inisiatif lokal yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap komitmen global. “Untuk saat ini sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN yang mendorong kontribusi EBT yang lebih besar dalam sistem kelistrikan,” katanya.
Niken Arumdati menambahkan, meskipun saat ini dari sisi pembangkitan listrik, NTB masih didominasi oleh diesel. Namun sudah ada upaya untuk melakukan transisi menggunakan bahan bakar biodiesel. Demikian juga ada gradual shifting atau pergeseran dari penggunaan bahan bakar batubara menggunakan biomasa melalui proyek popiring mengacu pada penggunaan biomasa sebagai sumber energi.
“Selain itu, juga kita ada kontribusi dari PLS dan mikro serta mini hydro yang diusahakan oleh swasta namun kemudian listriknya dibeli oleh PLN,” jelasnya.
Niken Arumdati berharap, forum energi tersebut bukan hanya sekadar pertemuan. Tetapi merupakan tonggak awal bagi NTB dalam merumuskan strategi energi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan visi bersama untuk masa depan energi yang lebih baik di wilayah ini,” katanya.
Direktur IESR Ir Fabby Tumiwa dan Lead Economist GGGI Dr Kurnya Roesad dalam kesempatan tersebut memaparkan potensi PLTS Terapung sebagai contoh project energi terbarukan yang pengurangan emisinya dapat diperdagangkan.
“Provinsi NTB memiliki banyak potensi di sektor energi yang dapat diikutkan dalam carbon trading,” katanya.
Dr Kurnya menjelaskan, sebelumnya diperlukan pemetaan Nationally Determined Contributions (NDC) oleh pemerintah pusat, harus ada kejelasan pihak mana yang bisa mengklaim hak penjualan karbon. “Misalnya di wilayah KEK Mandalika yang dikelola ITDC. Sebagian wilayahnya masih rimbun ditutupi oleh hutan bakau. Jika sudah ada pemetaan yang jelas dari pemerintah pusat, ITDC dapat mengikuti perdagangan karbon dengan mengklaim pengurangan emisi dari hutan bakau,” katanya. (lil)
Editor : Haliludin