LombokPost-Pemprov NTB diberi target oleh pemerintah pusat, agar kemiskinan ekstrem berada di angka nol persen tahun ini. Namun, upaya tersebut belum diikuti komitmen kuat, terutama perihal penajaman dan ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan dari hasil survei dan kondisi riil di lapangan, masyarakat yang berada di kriteria desil 10 rupanya masih menerima bansos pemerintah. ”Masih ada yang nggak tepat sasaran, kami menemukan masyarakat miskin desil 10 ini masih terima bantuan,” terangnya.
Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Artinya mereka sudah dikatakan mampu dan tidak berhak lagi mendapatkan bantuan pemerintah.
Karena itu, pihaknya menyarankan Pemprov NTB tidak lagi memakai data lama atau meninggalkan sumber Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK. Lantaran semua data yang termuat di dalamnya sangat jarang diperbarui alias masih menggunakan data lama.
”Kelemahan data yang dulu yang dari Kemenko PMK itu jarang sekali di update. Dan itu semua desil dari 1 - 10 masih dapat bantuan. Seharusnya kalau mau bicara pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditangani hanya desil 1 aja, jangan semuanya,” jelas dia.
Pemprov NTB seharusnya beralih menggunakan data terbaru hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Bappenas yang telah diluncurkan tahun 2023. Penanganan kemiskinan ekstrem itu sendiri, sudah ada dalam data Regsosek hasil pendataan BPS. Sehingga intervensi program untuk mengeluarkan masyarakat miskin berkategori ekstrem bisa melalui data tersebut.
”Sudah kita launching, sudah kita kasih datanya semua ke pemerintah. Data by name by address,” tegasnya.
Mengacu data BPS NTB, jumlah masyarakat miskin di NTB berdasarkan data bulan Maret 2023 sebesar 751,230 orang atau 13,85 persen, naik 6,540 orang (0,03 persen) terhadap September 2022.
Kemiskinan ekstrem itu berada di desil 1, yaitu keluarga miskin yang masuk dalam kelompok 10 persen terendah. Pemerintah bisa melakukan intervensi program di desil 1 dengan jumlah 10 persen dari total masyarakat miskin terendah.
Wahyudin sekali lagi menekankan kepada Pemprov NTB agar semua bantuan sosial harus tepat sasaran. Meski ia belum yakin, kemiskinan ekstrem akan terhapus seluruhnya, namun setidaknya ada upaya nyata untuk mendekati nol persen tersebut.
“Kalau menghilangkan sama sekali (masyarakat miskin ekstrem) agak sulit, tapi itu bisa diupayakan mendekati nol,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bappeda NTB H Iswandi berdalih Pemprov NTB masih menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK lantaran data Regsosek Bappenas masih dipelajari. ”Apapun datanya, kita terus ikhtiar menghapus kemiskinan ekstrem, itu yang paling penting,” ujarnya. (yun/r11)