LombokPost-Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si meminta jajarannya untuk mewaspadai dampak kekeringan akibat datangnya musim kemarau.
Kekeringan akibat musim kemarau ini memiliki dampak yang sangat luas. Bahkan khusus untuk sektor pertanian dapat menurunkan produktivitas hasil pertanian yang memicu terganggunya stok bahan pangan, khususnya beras.
Karena itu, Pj Gubernur NTB Miq Gite menekankan agar memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air. Baik air bendungan, bendung, embung, maupun air sungai untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian.
Menurut Miq Gite, saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR hingga pemerintah daerah untuk menangani persoalan kekeringan.
“Semua sumber daya air, termasuk air bendungan harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih untuk irigasi pertanian,” kata Miq Gite.
Pentingnya pemanfaatan air bendungan untuk irigasi pertanian, tambah Miq Gite langsung ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Bahkan, presiden langsung menyebut Bendungan Tiu Suntuk di NTB yang telah diresmikannya. Air bendungan tersebut harus dialiri ke sawah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, khususnya beras.
Selain itu Presiden Joko Widodo, kata Miq Gite, juga akan memberikan bantuan pompa air untuk menyedot air kali yang akan dialirkan ke lahan pertanian. Bantuan tersebut akan ditangani Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan TNI.
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan sekitar 20 ribu pompa air yang akan dipasang di daerah yang memiliki produksi pangan, utamanya beras. Pompa air tersebut akan dipakai untuk menyedot air dari sungai dan dialirkan ke sawah,” jelasnya.
Menurut Miq Gite, kekeringan memiliki dampak yang sangat luas. Mulai dari terjadinya kekurangan air bersih hingga terganggunya produktivitas pertanian karena tak ada air irigasi.
“Jika terjadi kekeringan akan memicu berkurangnya produksi pangan terutama beras. Hal ini akan berdampak luas terhadap semua sektor kehidupan masyarakat,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE, mengatakan, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders terkait terus berkoordinasi untuk mematangkan strategis penanganan dampak kekeringan.
Salah satu strategi yang disepakati adalah pembuatan sumur bor, pompa air, serta memanfaatkan air bendungan untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian.
Menurut Ibnu Salim, upaya strategis dalam penanganan kekeringan harus pula memperhatikan pencegahan. Dalam hal ini langkah permanen dalam menyelesaikan kekeringan.
“Selain dukungan anggaran, pencegahan atau mitigasi harus dilakukan terus menerus untuk mengurangi resiko bencana,” katanya.
Bendungan dan Irigasi
Sementara itu, berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi NTB, saat ini terdapat 14 bendungan yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa dengan status eksisting dan kondisi berfungsi.
Di antaranya Bedungan Batujai, Pengga, Pandanduri, dan Meninting di Pulau Lombok. Selanjutnya Bendungan Mamak, Tiukulit, Gapit, Batu Bulan, Sumi, Pelaparado, Tanju Mila, Bintang Bano, Beringin Sila, dan Tiu Suntuk di Pulau Sumbawa.
“Bendungan tersebut berstatus eksisting dan kondisinya berfungsi dengan baik,” kata PLh Kepala Dinas PUPR NTB Ir Hj Lies Nurkomalasari MT. Selain bendungan, Provinsi NTB juga memiliki sekitar 547 bendung dan 211 embung.
“Baik bendungan, bendung, maupun embung tersebut ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Kondisi irigasi untuk mendistribusikan air bendungan menuju lahan pertanian juga dalam kondisi baik. “Semua potensi air ini akan dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk untuk lahan pertanian,” jelasnya.
Pembangunan dan pengelolaan irigasi terus berjalan. Bahkan, Provinsi NTB menjadi daerah pelaksana program pembangunan dan pengelolaan irigasi partisipatif.
“Program ini sudah melalui berbagai kegiatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas,” kata Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi NTB L. Kusuma Wijaya, ST, MT.
Selain itu, Dinas PUPR NTB bersama Komisi Irigasi juga rutin mengecek kondisi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi NTB. Salah satunya Daerah Irigasi Sesaot, Kabupaten Lombok Barat.
Daerah Irigasi Sesaot merupakan pengumpan untuk pembagian air daerah hulu yang didistribusikan ke berbagai daerah irigasi di Pulau Lombok. Bahkan hingga hilir Lombok bagian selatan melalui sistem pengalihan tingkat tinggi.
Irigasi ini juga memiliki sistem operasi dan pemeliharaan, sarana dan prasarana, serta alokasi air untuk satu masa tanam yang ada di jaringan irigasi sesuai dengan alokasi air yang telah ditentukan. (lil)
Editor : Haliludin