LombokPost-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sudah mulai memetakan titik-titik rawan kekeringan.
Dari hasil pemetaan sementara, Pulau Sumbawa lebih berpotensi akan lebih banyak terdampak bencana kesulitan air daripada Pulau Lombok.
Karena itu, pemerintah mulai mewaspadai dampak kekeringan.
Sekretaris BPBD NTB Ahmad Yani mengatakan, saat ini sudah terpetakan 11 kecamatan di Pulau Sumbawa yang masuk zona merah kekeringan.
“Kita sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat,” katanya.
Di Kabupaten Dompu, zona merah kekeringan terdapat di Kecamatan Kempo, Kilo, dan Kecamatan Pajo.
Kemudian Kabupaten Bima tersebar di Kecamatan Belo, Donggo, Lambitu Palibelo, Wawo, dan Wera.
“Kota Bima di Kecamatan Raba dan Rasanae Timur,” jelas Ahmad Yani.
Kemudian di Kabupaten Sumbawa, kekeringan mulai terjadi di Kecamatan Labuhan Badas, Lape, Moyohilir, Sumbawa, dan Kecamatan Unter Iwes, serta satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Kecamatan Jereweh.
Ahmad Yani menerangkan, untuk di Pulau Lombok terpetakan beberapa kecamatan masuk zona merah kekeringan.
Misalnya di Kabupaten Lombok Barat terdapat di Kecamatan Lembar dan Sekotong. Kemudian Kecamatan Sambelia di Lombok Timur, dan Kecamatan Bayan di Kabupaten Lombok Utara.
Ahmad Yani mengatakan, data tersebut masih sangat mungkin bertambah. Sebab, ini merupakan hasil pemetaan awal.
Nantinya, pemerintah kabupaten/kota akan kembali melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing.
Saat ini, pemerintah sudah mulai mempersiapkan pendistribusian air bersih.
Di kecamatan berstatus zona merah itu akan menjadi prioritas penanganan kekeringan.
“Untuk mengatasi masalah kekeringan ini, kami di BPBD telah menyiapkan 200 unit tangki air per kabupaten/kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan pemprov dan pemangku kebijakan terkait sudah melakukan koordinasi strategis bersama kabupaten/kota untuk mengantisipasi dampak pergantian musim di NTB.
Selain dampak kekeringan, kebakaran hutan juga menjadi prioritas penanganan.
Ibnu Salim berharap, dengan koordinasi bersama sejumlah pihak itu, siaga darurat kekeringan dan karhutla bisa dilakukan dengan maksimal.
Dia menjelaskan, pemerintah melalui OPD terkait telah mengidentifikasi kendala-kendala dalam penanganan bencana kekeringan dan karhutla. (bib/r11)
Editor : Kimda Farida