LombokPost-Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) NTB menggelar diskusi publik, Minggu (25/8). Diskusi ini terkait kepemimpinan perempuan, tinjauan perspektif Australia-Indonesia dengan mengundang Renee Davidson.
Renee merupakan jurnalis sekaligus koordinator pada program Australia Award in Indonesia untuk bidang isu perempuan, gender, dan anak di Australia. Dia juga sebagai aktivis gender internasional yang sangat pro Palestina.
Ketua PWNA NTB Miftahul Jannah mengatakan, diskusi yang digelar penting untuk memperkaya perspektif perempuan terkait isu gender. ”Terutama bagaimana melihat gender dari perspektif masyarakat Indonesia,” kata Jannah.
Ia menerangkan, di Indonesia masih terjadi diskriminasi bias gender. Kondisi tersebut datang dari pola pendidikan dan pola asuh dari rumah yang keliru. Akibatnya, banyak orang menormalisasi perilaku diskriminasi bias gender ini.
”Diskusi seperti ini perlu dimasifkan, agar membuka cakrawala tentang isu gender dari sudut pandang negara dan kultur yang berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Renee Davidson menyinggung soal keterlibatan perempuan dalam politik, bisa sebagai kepala daerah maupun wakil rakyat. Dengan demikian, perempuan bisa mengawal langsung kebijakan yang pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan perempuan.
”Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan itu sangat penting,” kata Renee.
Renee kemudian memberi contoh. Di Australia pada 2010 dipimpin Perdana Menteri Julia Eileen. Dia merupakan perdana menteri perempuan pertama untuk Australia.
Selama memimpin, kata Renee, Julia banyak menelurkan kebijakan pro perempuan. Seperti hukuman berat terhadap pelaku pelecehan seksual, penurunan biaya penitipan anak, hingga perpanjangan cuti melahirkan.
Selain soal perempuan sebagai pemimpin, Renee juga menyampaikan bahwa di Australia sebelumnya isu gender merupakan pembahasan yang krusial. Karena terjadinya diskriminasi di berbagai sektor.
Namun, seiring masifnya gerakan aktivis dan NGO perempuan, serta reformasi dari pendatang Muslim, isu ini mendapat banyak perhatian. Sehingga lahir berbagai kebijakan yang pro gender. (dit)
Editor : Akbar Sirinawa