LombokPost--The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia bersama Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (LA RIMPU) memberikan pendampingan kepada sejumlah OPD di lingkungan Pemprov NTB untuk peningkatan kapasitas mereka.
Terutama terkait dengan pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah kepada terorisme.
Manajer Inovasi Design Monitoring dan Evaluasi AMAN Indonesia Ghufron mengatakan, proses penguatan kapasitas OPD ini merupakan implementasi peraturan presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RANPE).
"Sebagai salah satu mandat nasional, maka kami merasa penting mendorong pemerintah provinsi untuk penguatan kapasitasnya," katanya.
Dia menambahkan, AMAN bersama LA RIMPU sedang memberikan bantuan teknis untuk menyusun regulasi dan Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RDPE).
Diharapkan OPD memahami lebih baik terkait definisi, ruang lingkup ekstremisme kekerasan.
"Sekaligus untuk melihat potensi aksi yang kolaboratif di antara OPD. Itu nanti bisa menjadi dukomen bersama di dalam menyusun aksi daerah yang sebenarnya dokumen awalnya sudah disusun LA RIMPU dengan beberapa OPD," tambah Ghufron.
Dengan begitu, pencegahan ekstremisme kekerasan terutama dari perspektif Woman, Peace, and Security (WPS), bisa menjadi kekuatan memahami kebutuhan perempuan.
"Itu menjadi area program yang diusulkan agar upaya perlindungan kepada perempuan bisa diwadahi," imbuhnya.
Saat disinggung alasan menggandeng OPD, Ghufron mengatakan, ini merupakan mandat perpes.
Di mana ditekankan agar dalam penguatan partisipasi dan kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Baik itu pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat sipil," ujarnya.
Kata dia, ketika OPD memiliki skill terkait dengan upaya pencegahan ekstremisme kekerasan, ini menjadi mekanisme efektif dalam upaya pencegahan.
Sebab, pemerintah punya kekuatan dengan infrastruktur yang dimilikinya.
"Akan tersinergi dengan OPD dalam penanganan korban terorisme atau reintegrasi sosial mantan pelaku terorisme," pungkasnya
Pembina LA RIMPU Prof Abdul Wahid menambahkan, sebagai bentuk pembinaan kepada OPD itu, pihaknya melaksanakan workshop selama dua hari.
Fokus kegiatannya untuk penguatan kapasitas OPD terkait ekstremisme kekerasan dengan mengangkat isu perempuan, perdamaian, dan keamanan atau WPS.
"Dalam rangka itu perlu mengembangkan metode bagi preventing atau pencegahan konflik yang berbasis kekerasan mengarah pada ekstreminse itu sendiri," katanya.
Ini sekaligus menjadi bukti, bahwa pemerintah bersama masyarakat sipil sudah bergerak dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah kepada terorisme.
Maka perlu ada upaya menghimpun gerakan yang lebih masif. "Ada gerakan bersama, serta muncul kesadaran sosial. Itulah yang menjadi fokus kita," katanya.
Untuk tujuan itu, AMAN menggandeng LA RIMPU untuk memperluas jaringan kerjanya tersebut.
Sebelum ini, sudah ada sosialisasi Rencana Aksi Nasional penanggulangan ekstremisme. Setelah melalui berbagai forum ilmiah, kini sudah lahir naskah akademik RADPE.
"Itu nanti jadi dasar terbitnya pergub," ujar Abdul Wahid. (bib)
Editor : Kimda Farida