LombokPost--Pemprov NTB tengah melakukan upaya percepatan digitalisasi.
Ini untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Terutama sektor pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan.
Akan tetapi upaya percepatan digitalisasi ini terkendala blankspot.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Hj Eva Dewiyani mengatakan, di beberapa titik di Provinsi NTB masih kesulitan sinyal, sehingga belum memungkinkan percepatan digitalisasi.
Dia menjelaskan, tantangan infrastruktur digital di NTB masih menjadi kendala.
Karena itu, pemerintah terus berupaya pengentasan blank spot dengan memprioritaskan penanganan di daerah lemah sinyal tersebut.
Eva menerangkan, ada beberapa sektor pelayanan publik yang sudah berbasis digitalisasi.
Tentu ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena lebih efisien. Baik dari sisi waktu maupun biaya. Ke depan, pelayanan dengan sistem ini akan terus diperluas.
"Kita sudah mencoba bertemu dengan para stakeholder dalam mengatasi kendala dan mendapatkan rekomendasi untuk percepatan digitalisasi, terutama dalam pelayanan publik," ujar Eva.
Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan, digitalisasi bukan tentang teknologi.
Akan tetapi juga berkaitan dengan mengubah sistem, budaya kerja, dan ekosistem kerja yang cepat, efisien dan transparan.
"Digitalisasi itu keharusan, bukan sekadar mengikuti trend,” ujarnya.
Baca Juga: Tes SKD CPNS Pemprov Diikuti 3.965 Peserta, 340 Orang Ujian dari Luar NTB
Hasanuddin menambahkan, digitalisasi merupakan langkah penting dan menjadi bagian dalam memajukan daerah.
Di samping itu, harus diimbangi dengan peningkatan SDM. "Karena masyarakat juga dituntut bisa beradaptasi," katanya.
Dia menegaskan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Sektor-sektor pelayanan publik sebisa mungkin mudah diakses masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka harus percepatan digitalisasi. (bib/r11)
Editor : Kimda Farida