MATARAM-Setelah lama vakum, pemerintah kembali melanjutkan rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok. Megaproyek ini ditaksir menelan anggaran mencapai Rp 1,35 triliun lebih.
Untuk merealisasikannya, APBN maupun APBD tidak memiliki kemampuan penuh untuk membiayainya. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menginisiasi model pembiayaannya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
”Dengan keterbatasan dana APBN dan APBD untuk memenuhi target pelayanan dasar berupa air minum bagi rumah tangga, diperlukan pembiayaan alternatif untuk menutup gap pendanaan,” terang Direktur Pembiayaan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Mike Kencana Wulan, di Mataram, Rabu (6/11).
Meningkatkan layanan penyediaan air minum di Pulau Lombok telah menjadi atensi pemerintah sejak lama. Saat ini, cakupan pelayanan PDAM di Pulau Lombok sebesar 33,22 persen dengan penduduk yang terlayani sebesar 917.813 jiwa.
Sebab itu, rencana sumber air baku yang akan dimanfaatkan berasal dari Mata Air Ranget, Bendungan Meninting, dan Bendungan Batu Jai. Mike mengungkapkan dengan menerapkan skema pembiayaan dengan model KPBU, dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dalam pembangunan infrastruktur air minum, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh.
“Dalam menerapkan model pembiayaan alternatif ini, diperlukan komitmen kuat dari tiap tingkat pemerintah,” tegasnya.
Pihaknya memahami bahwa model penerapan KPBU dalam pembiayaan infrastruktur air minum, sudah berjalan setidaknya hampir 10 tahun terakhir, namun pemahaman dalam menyelenggarakan model pembiayaan ini masih terbatas.
Dirinya menekankan, demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan proyek ini mulai dari tahap penyiapan, transaksi, konstruksi, operasi dan lainnya, harus menjadi tanggung jawab dan kerja bersama dari semua pihak, terutama pemerintah kabupaten dan kota, yang masuk dalam lingkup SPAM ini. “Kita memiliki semangat yang sama agar proyek ini bisa terealisasi,” tandas Mike.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menegaskan pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok melalui skema KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, dan memperkuat infrastruktur dasar di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok.
KPBU menjadi solusi dari keterbatasan fiskal yang dihadapi NTB. Ini terlihat dari postur anggaran Rp 6 triliun di APBD. “Kita memiliki banyak sekali program, ada yang berasal dari program daerah, dan nasional, ini semua kita kawal, tentu ketika kita ingin mewujudkan SPAM Regional ini, ada alternatif pembiayaan itu,” kata Gita.
Pemprov NTB berusaha merealisasikan proyek ini, demi memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor pariwisata.
“Melalui skema KPBU ini kita wujudkan kehadiran air bersih maka berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, masyarakat yang derajat kesehatannya meningkat merupakan modalitas kita untuk menyongsong program generasi emas NTB 2025, dan Indonesia emas 2045,” tegasnya. (yun/r11)
Editor : Redaksi Lombok Post