LombokPost--Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ke-2 resmi dibuka Senin Malam (4/10).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Mendagri (Mendagri) Bima Arya Sugiarto yang mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Pada Rakornas Dukcapil ke-2 ini Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipercaya sebagai tuan rumah. Rakornas dilaksanakan dari tanggal 4-6 November, dengan tema, "Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suskesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional".
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, Rakornas ini memegang satu agenda besar, yaitu mensukseskan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Delapan Asta Cita Presiden jika diteliti dan ditelisik, maka intinya adalah kebutuhan yang sangat urgen terhadap data kependudukan yang valid dan apdet.
"Tidak mungkin kebijakan yang sangat strategis bisa sempurna tanpa didukung oleh data kependudukan," ujarnya.
Kemudian harus diakui juga, bahwa sebagian besar persoalan, itu berawal dari data kependudukan yang tidak valid.
Baik persoalan tersebut berkaitan dengan politik, sosial, dan lain sebagainya.
"Sehingga kita dihadapkan pada agenda yang bukan pilihan, tetapi harus dilakukan," kata Bima Arya.
Agenda yang dimaksud di antaranya adalah penguatan kapasitas. Tidak mungkin mampu menggenjot IKD, tidak mungkin memaksimalkan e-KTP tanpa ada penguatan jaringan.
"Makanya Pak Menteri selalu menitipkan tiga hal yakni kapasitas, security, privasi," katanya.
Bima Arya menambahkan, saat ini semua data harus terintegrasi.
Untuk kepentingan itu, pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan.
Pengambilan keputusan berangsur-angsur mengandalkan Artificial Intelligence (AI).
"Kita bertanya jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli atau staf khusus, misalnya," ujarnya.
Karena itu, ke depan sangat mungkin fungsi analisis, fungsi perumusan strategi akan lebih banyak diganti oleh AI.
Di samping itu, pihak-pihak terkait juga tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang semakin masif, aktif di berbagai macam platform.
"Artinya, banyak yang harus diakselerasikan. Kita harus siap infrastruktur, kita harus siap untuk tata kelola yang lebih lincah dan adaptif," katanya.
Kemudian selalu ada kebutuhan untuk inovasi. Daerah yang cepat bergerak dan mampu menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, pasti karena banyak inovator di daerah tersebut.
Sebaliknya, tidak sedikit daerah yang lambat bergerak karena krisis inovator.
"Tidak ada ekosistem bagi inovasi," katanya.
Karena itu, Arya Bima menekankan kepada semua pihak, agar dalam pelayanan adminduk ini terus mampu berinovasi. Mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
Plh Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum menambahkan, Rakornas ini bertujuan menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi dalam mendukung kualitas administrasi kependudukan.
Sehingga tercapai tujuan peningkatan kualitas administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.
Dia mengaku, ada beberapa tantangan bagi adminduk yang wajib segera bertransformasi secara modern dan global dalam skala nasional maupun internasional.
Tantangan secara nasional itu di antaranya, kompetensi SDM aparatur dukcapil secara nasional yang belum terstruktur dan memenuhi standar.
Kata dia, penguatan peran dan fungsi data kependudukan sebagai sumber data perencanaan pembangunan, ke depan perlu komitmen bersama pemanfaatan data kependudukan.
Baik oleh internal Kemendagri, kementrian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan kalangan pengguna data kependudukan lainnya.
"Khususnya memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran bagi pemerintah daerah," ujar Handayani Ningrum.
Untuk mencapai tujuan itu, perlu gerakan nasional peningkatan cakupan pemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan melalui tertib Adminduk.
Sementara itu, Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan, dalam hal pelayanan adminduk ini, kabupaten/kota se Provinsi NTB terus melakukan berbagai inovasi.
Dia mencontohkan adminduk online di Dinas Dukcapil Lombok Timur. Kemudian ada juga inovasi layanan malam hari (Lamaran) di Lombok Barat.
"Kami meyakini, seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia juga menerapkan ikhtiar bersama dalam hal ini," katanya. (bib)
Editor : Kimda Farida