LombokPost-Menjelang akhir tahun, realisasi program pembangunan pemerintah daerah (pemda) terus dikebut.
“Ini sudah kami sampaikan kepada kepala OPD, agar seluruh kegiatan yang berlangsung bisa dipercepat,” terang Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB Lalu Abdul Wahid.
Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan, realisasi kegiatan fisik dari Dinas Dikbud NTB cukup mengkhawatirkan.
Bagaimana tidak, pelaksanaan pembangunan yang sumber anggarannya berasal dari APBN, melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, dinilainya mendekati merah.
“Artinya realisasi pengerjaannya sangat kurang dari persentase yang targetkan,” jelasnya.
Mengacu data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, kegiatan DAK fisik disebar ke SMK, SMA dan SLB.
Adapun total anggaran DAK fisik SMK yang diperoleh Dinas Dikbud NTB mencapai Rp 99 miliar, SMA Rp 76 miliar, dan SLB Rp 6,1 miliar.
Semua anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, ruang praktik siswa, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan alat praktik siswa dan lainnya.
Hingga saat ini, laporan yang diterima Biro AP Setda NTB dari hasil monev Dikbud NTB, realisasi kegiatan sudah 15 persen.
Namun, berbeda dengan hasil timnya, realisasi pengerjaan fisik baru 10 persen.
”Kalau hasil dari koordinasi kami, mengapa realisasinya begitu, pengakuan dari Dikbud, karena kendala terlambatnya juknis (petunjuk teknis, Red) sehingga action mereka ini telat dari pusat,” kata pria asal Lombok Tengah (Loteng) ini.
Menurutnya, itu adalah alasan klasik. Karena pastinya pemerintah pusat sangat memahami secara teknis, soal jangka waktu penyelesaian pelaksanaan proyek bersumber dari DAK fisik.
“Kan yang banyak di Dikbud itu pengadaan, tetapi kalau pengadaan kan nggak terlalu butuh waktu lama apalagi ini barang jadi dan sistemnya swakelola, terus juga ini bukan hal yang baru bagi mereka,” ujarnya.
Di sisa waktu yang ada, apabila Dinas Dikbud NTB tidak menyelesaikan kegiatan fisik sesuai target yang ditetapkan, tentu ada sanksi yang diterima.
“Sanksi seperti biasa kalau pemprov nggak bisa menyelesaikan kegiatan, dari anggaran yang sudah diberikan di tahun tersebut, maka di tahun berikutnya, anggaran yang diterima akan berkurang,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan mengklaim perkembangan kegiatan pembangunan pendidikan, melalui DAK Fisik SMA, SMK dan SLB sudah di atas 35 persen.
Itu dilihat dari video perkembangan yang dikirim kepala sekolah kepadanya.
“Yang jelas pada 15 Oktober lalu progres pengerjaannya di atas 35 persen,” ujarnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida