LombokPost—Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menerima dua penghargaan tingkat Nasional, yakni Peringkat 1 dalam kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data di Anugerah Manajemen ASN 2024.
Penghargaan diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Senin (11/11/2024).
Berikutnya, penghargaan atas komitmen Pemprov NTB mendukung penyediaan sarana prasarana pelaksanaan seleksi melalui pembangunan Stasiun CAT Instansi.
Penghargaan ini diberikan Kantor Regional X BKN, di Denpasar, Bali, Senin (18/11/2024).
“Terima kasih atas segenap dukungan pimpinan, dan selamat atas kerja sama semua jajaran BKD dulu hingga saat ini, kita saling menguatkan pelayanan kepegawaian di NTB,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Yusron Hadi, pada Lombok Post, Senin (18/11/2024).
Dua penghargaan tersebut, tentu menjadi motivasi dan dorongan untuk semua pegawai BKD NTB, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan memperkokoh kolaborasi dan sinergi, baik itu dengan pemerintah pusat, OPD di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di NTB.
“Pengelolaan Sistem Informasi dan Data dan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan seleksi melalui pembangunan Stasiun CAT Instansi, akan terus menjadi atensi kami,” tegasnya.
Dengan Pemprov NTB menerima penghargaan kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data, menurutnya, telah berhasil memenuhi standar pengelolaan sistem informasi dan data yang baik, sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Begitu juga penghargaan atas komitmen Pemprov NTB mendukung penyediaan sarana prasarana pelaksanaan seleksi melalui pembangunan Stasiun CAT Instansi.
NTB salah satu daerah yang memiliki komitmen kuat membangun stasiun CAT, dengan membentuk UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) ASN.
“Di unit inilah stasiun CAT ini bernaung,” jelasnya.
Fasilitas CAT tidak saja bermanfaat dalam proses penilaian calon pegawai, tetapi banyak hal yg sudah dilakukan, seperti pelaksanaan uji kompetensi pejabat Eselon II, III, dan IV, hingga seluruh staf untuk mengukur kompetensi teknis, manajerial dan sosial ASN yang sering kali juga membantu pemerintah kabupaten/kota di NTB, untuk melakukan pemetaan kompetensi ASN mereka.
Fasilitas ini didukung oleh tenaga assesor penilai yang bersertifikat.
“Kami memiliki enam assesor yang bekerja pada unit ini dan tentunya dengan kehadirannya, kami kerharap agar unit ini terus mendapat penguatan dari BKN, melalui penyediaan perangkat keras maupun lunaknya,” tandas Yusron. (yun)
Editor : Kimda Farida