LombokPost-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di 26 provinsi di Indonesia.
Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa Johan Rosihan memberikan catatan terkait program tersebut.
Dia menyoroti pentingnya memastikan keberlanjutan program, melalui penguatan sektor pangan lokal dan kemandirian pangan nasional.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program ini harus menjadi motor penggerak memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap,” terangnya, Selasa (7/1).
Johan mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Pemerintah yang masih bergantung pada impor bahan pangan, termasuk impor 200 ribu sapi dari Brazil, untuk mendukung program ini.
Menurutnya, ketergantungan pada impor bahan pangan memiliki sejumlah dampak negatif. Seperti, tekanan pada anggaran negara.
Fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah.
Berikutnya, risiko pasokan global. Gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Johan memberikan beberapa saran strategis, untuk memastikan program MBG mendukung upaya swasembada pangan.
Pertama, penguatan produksi lokal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal.
“Berikan subsidi kepada peternak kecil, perbaiki sistem distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas. Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini,” kata dia.
Kedua, lakukan diversifikasi sumber protein. Johan menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sapi, dengan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing.
Ketiga, lanjut Johan, berikan atensi pada infrastruktur dan teknologi. Pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan harus menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.
Keempat, perlindungan pasar lokal. Pemerintah perlu melindungi peternak lokal dari dampak impor melalui kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat.
Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. “Peternak kita butuh dukungan nyata,” kata dia.
Kelima, berikan edukasi dan diversifikasi konsumsi. Dirinya juga mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya.
Ia pun mengingatkan swasembada pangan adalah tujuan jangka panjang yang harus diperjuangkan bersama.
Sebab program MBG ini, harus menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai kemandirian pangan.
Sementara itu di daerah, Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi menyebut dalam pelaksanaan salah satu program unggulan Prabowo-Gibran ini, pemprov akan membentuk rantai pasok dari hulu hingga hilir.
“Karena ini kan program jangka panjang, jadi harus terkoordinasi dengan baik. Kita melihat juga mana daerah, dan polanya Sehingga kerja kita lebih efektif dan efisien,” tegas dia. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida