LombokPost-Pemerintah terus memberikan atensi terhadap tindakan pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kerja.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi saat menjadi narasumber pada pembekalan peserta satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, di Sumbawa Barat, Senin (13/1).
”Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan seksual,” jelasnya.
Kekerasan seksual bukan soal tindakan fisik saja, tapi juga pelecehan verbal dan psikologis.
Sehingga hal ini menjadi perhatian nasional maupun lokal. Berbagai kasus telah mencuat, baik di lingkungan pendidikan maupun tempat kerja.
“Di NTB sendiri, kita tidak bisa menutup mata terhadap laporan yang masuk, meskipun sifatnya masih lokal dan belum menjadi isu nasional. Namun, kita harus waspada,” jelasnya.
Karena itu, perusahaan perlu lebih awal melakukan program preventif atau mitigasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan seksual.
Disnakertrans NTB mendukung dan mendorong pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebab ini sangat penting.
Satgas tidak boleh hanya ada secara formal, tetapi harus aktif bekerja, memiliki strategi, dan memahami kompleksitas persoalan di lapangan.
Misalnya di sektor tambang seperti di Batu Hijau, Sumbawa Barat, terdapat keanekaragaman budaya yang sangat tinggi.
Ada pekerja dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Bangladesh, India, Inggris, dan tentunya pekerja lokal.
Interaksi lintas budaya ini seringkali menjadi pemicu gesekan yang berujung pada konflik, termasuk kekerasan seksual.
Maka fungsi dan tanggung jawab satgas adalah menjaga harmoni di tengah perbedaan tersebut.
“Satgas harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya perusahaan yang menghormati keberagaman, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,” jelas mantan kepala Diskominfotik NTB ini.
Aryadi menekankan pentingnya pencegahan dengan mengajak perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta memperkuat regulasi dan pelaksanaan undang-undang terkait kekerasan seksual di tempat kerja.
Diharapkan, kehadiran satgas tidak hanya meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual di tempat kerja, tetapi juga memberikan langkah konkret dalam penanganannya.
“Pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi,” tandasnya.
Ketua Koalisi Stop Kekerasan Seksual Joko Jumadi mengungkapkan bahwa kasus pelecehan seksual baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan kerja, salah satu faktor karena mengakarnya relasi kuasa.
“Itu menjadi faktor kasus pelecehan seksual tidak terungkap. Kalau ada korban bercerita, malah banyak yang tidak percaya itu bisa terjadi,” ujarnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida