LombokPost-Pemprov NTB sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov NTB harus menyiapkan anggaran minimal 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Kita harus siapkan sekitar Rp 68 miliar,” kata Sekda Pemprov NTB H Lalu Gita Ariadi saat ditemui, Senin (13/1).
Dana tersebut sudah disiapkan. Sebab, jadi atensi Pj Gubernur NTB Hassanudin. Guna mendukung program yang dicetuskan Presiden RI Prabowo Subianto.
Tetapi, untuk menyalurkan anggaran tersebut Pemprov NTB masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis).
”Itu jadi dasar pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah nantinya,” bebernya.
Nantinya, Pemprov NTB bersama pemkab/pemkot berperan aktif melakukan pengawasan. Mulai dari memastikan kondisi dapur.
”Dari peralatan, fasilitas, higienisnya dapur umum yang disediakan,” kata dia.
Nantinya juga melibatkan Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), dan RSUP NTB.
”Yang dicek nanti makanannya. Apakah layak dikonsumsi atau tidak,” bebernya.
Untuk pelaksanaan MBG tingkat provinsi belum terjadwalkan. Tetapi, masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan uji coba terlebih dahulu.
”Kami masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat juga jika kita menjalankan program secara serentak,” ungkapnya.
Sekda mengatakan, program tersebut bukan saja bertujuan untuk memenuhi gizi bagi pelajar. Tetapi, juga menghidupkan perekonomian masyarakat.
”Dari hulu hingga hilir,” bebernya.
Sebab, untuk memenuhi kebutuhan dapur itu memerlukan bahan yang cukup banyak. Seperti, beras, telur, daging, dan sayur.
”Kita berpikir secara makro, bagaimana cara mencukupi komoditas itu,” ungkapnya.
Untuk itu, para petani dan peternak juga dituntut untuk memperkuat kebutuhan komoditi itu.
Sebab, secara nasional kebutuhannya cukup besar.
”Misalnya, ada disparitas harga dengan daerah lain. Seperti Bali kita bisa menyuplai komoditas itu untuk menjalankan program,” kata Gita.
Saat ini diperlukan lompatan produksi. Untuk itu perlu adanya inovasi untuk memenuhi ketahanan pangan.
“Misalnya, beberapa lahan di kawasan NTB yang memiliki masa tanam saat musim kering harus dilakukan sistem pompanisasi. Tujuannya supaya tidak mengganggu kebutuhan komoditi untuk memenuhi kebutuhan program MBG,” tandasnya. (arl/r11)
Editor : Kimda Farida