LombokPost-Data terbaru BPS NTB, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 11,91 persen, menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang.
”Penurunan angka kemiskinan 1 persen di bulan September 2024 ini patut disyukuri,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB Ahsanul Khalik.
Penurunan angka kemiskinan ini disebut Khalik sebagai hasil kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintahan desa, kabupaten dan kota. Serta OPD yang melakukan intervensi berupa program untuk penurunan angka kemiskinan.
Di samping itu, penurunan angka kemiskinan di NTB, juga didorong sejumlah faktor. Salah satunya, pemberian beberapa jenis bantuan sosial (bansos) kepada sasaran atau keluarga penerima manfaat, oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Paling utama kita di NTB, setiap kali ditanya tentang kemiskinan, saya selalu mengatakan peran bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui Kemensos,” ujarnya.
Sepanjang 2024, Kemensos telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 1,2 triliun, untuk membantu masyarakat NTB melalui berbagai program. Di antaranya, permakanan lansia tunggal Rp 22 miliar dengan sasaran 2.766 penerima manfaat. Bantuan anak yatim piatu Rp 32 miliar, sasaran 14.848 penerima manfaat.
permakanan disabilitas Rp 16 miliar sasaran 2.814 penerima manfaat. bantuan kelompok rentan Rp 2,4 miliar sasaran 444 penerima manfaat. Bantuan ATENSI Sentra Paramitha Rp 6,6 miliar sasaran 3.007 penerima manfaat. Program BPNT atau sembako Rp 354 miliar sasaran 443.643 penerima manfaat. Program Keluarga Harapan Rp 803 miliar sasaran 329.370 penerima manfaat serta bantuan operasi katarak Rp 2,5 miliar, sasaran 1.437 penerima manfaat.
Ke depannya perbaikan data dan fokus pada keakuratan dan ketepatan data yang ada, dapat mendukung perencanaan dan implementasi program bantuan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan selama tahun 2024, Pemprov NTB telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 602 miliar untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. “Kita menggunakan berbagai strategi,” ujarnya.
Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat ditangani oleh BPBD, dinas kesehatan, DPMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Dikbud, Dinsos dan UPTD dan Disnakertrans dengan anggaran Rp 430 miliar.
Strategi menurunkan beban pengeluaran menelan anggaran Rp 50 miliar yang dilaksanakan Disnakertrans dan BLK DLN, Distanbun dan balai, Dislutkan dan balai, Dinas Koperasi dan UMKM dan balai pelatihan, dinas LHK, Disnakeswan dan BP3TR serta Dinsos dan UPTD.
Strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dilakukan Dinas ESDM, dinas LHK, dinas PUPR dan balai, dinas perhubungan, Disperkim dan UPTD rusun, Dinsos dan UPTD, serta disnakertrans. “Harapannya di tahun 2025, kita memiliki capaian yang lebih progresif lagi,” pungkasnya. (yun/r11)
Editor : Akbar Sirinawa