LombokPost-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sudah turun melihat langsung kondisi Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) di NTB.
Dia menemukan ada Rusunawa yang mangkrak.
”Saya temukan Rusunawa di Labuhan Lombok, (Lombok Timur) tidak terpakai. Saya minta Dirjen untuk audit Rusunawa itu. APH jangan tutup mata,” tegas Fahri.
Pihaknya melihat perencanaan pembangunan Rusunawa itu tidak sesuai. Akses jalan menuju Rusunawa itu tidak ada.
”Sudah ditumbuhi semak-`semak,” tuturnya.
Letaknya berada di pinggir pantai. Rencananya akan dibangun untuk para nelayan. Sehingga dibangun berdekatan dengan pantai.
”Kalau pun dibangun untuk nelayan, tetapi harus disiapkan juga fasilitasnya. Tidak hanya asal membangun,” kata dia.
Saat dirinya datang ke lokasi, Rusunawa itu seperti kuburan. Tidak berpenghuni.
”Berapa uang negara yang habis untuk membangun itu. Kalau semua Rusunawa itu dibangun seperti itu, hancur negara ini,” ujarnya.
Untuk itu, Fahri menekankan agar Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB jika ingin membangun harus merencanakan dengan matang.
”Jangan asal-asalan,” tegasnya.
Pemkab/pemkot jangan takut untuk berinovasi. Dipersilakan untuk mengajukan.
”Anggarannya sudah ada. Saya yang akan atensi agar anggaran pusat untuk pembangunan Rusunawa, asalkan perencanaannya jelas,” ujarnya.
Kabupaten Dompu dapat dicontoh, mereka sudah mengusulkan nama by name by address jumlah RTLH yang berada di kawasan pesisir.
Mereka menunjukkan bukti real mengenai data, perencanaan hingga proses pelaksanaan program pengentasan rumah kumuh.
Menteri asal NTB itu sudah memberikan atensi untuk pembangunan rumah kumuh bagi masyarakat. Sistemnya sharing anggaran.
“Dengan data yang dimiliki Kabupaten Dompu cukup kuat. Proposalnya dibuat menampilkan gambar tiga dimensi,” jelasnya.
Proposalnya lebih gampang dipelajari. Pihaknya juga sudah turun memantau, memastikan apakah proposal yang diajukan memang benar atau tidak.
”Dengan adanya basis data itu, Wamen siap memberikan anggaran. Tidak perlu khawatir dengan dana. Semua sudah disiapkan,” ujarnya.
Fahri menegaskan, jika sudah ada anggaran jangan sampai dimainkan. Tidak ada titip-titipan proyek lagi.
“Saya akan stop proyek dari pusat jika tidak ada approval dari daerah,” tegasnya.
Tercatat saat ini, kawasan kumuh di NTB pada tahun 2024 mencapai 1.412 hektar. Juga rumah susun (Rusun) yang dibangun sejak tahun 2005 hingga 2024 sebanyak 49 dengan 1.728 unit yang dihuni.
Sebanyak 22 unit masih dalam proses pengurusan dokumen. (arl/r11)
Editor : Kimda Farida