LombokPost--Direktur RSUD NTB dr Lalu Herman Mahaputra mempersilakan sejumlah pihak, untuk mengaudit belanja rumah sakit pada 2024.
”Kalau mau diaudit silakan saja. Malah lebih bagus. Ayo audit saja,” tegasnya, Kamis (13/2).
Pihak RSUD juga sudah memiliki tim audit keuangan. Mereka memiliki kemampuan yang baik untuk audit.
“Jadi, silakan saja jika ingin mengaudit. Senang saya diaudit,” ucap Dokter Jack, sapaan karibnya.
Dalam pengelolaan rumah sakit, RSUD NTB mendapat dukungan dari APBD. Hanya saja, jumlahnya tidak banyak.
Menurut Jack, dengan status rumah sakit tipe A dan Pendidikan, secara aturan, RSUD NTB seharusnya mendapat dukungan anggaran cukup besar untuk operasionalnya.
Namun, dalam perjalanannya, APBD Pemprov NTB hanya mampu mengalokasikan biaya untuk belanja rutin. Seperti gaji pegawai, terutama yang ASN.
Sehingga RSUD menggunakan pendapatan lain-lain, yang diperoleh secara sah, untuk biaya belanja. Termasuk membayar utang ke PT SMI.
”Jumlahnya Rp 30 miliar, sekarang utangnya sudah selesai 2024 lalu,” ujarnya.
Jack mengatakan, dengan status tipe A Pendidikan, semua kasus kesehatan harus dilayani dan dikerjakan. Misalnya, pembiayaan penanganan orang patah tulang Rp 6 juta. Tetapi yang dibayar BPJS Kesehatan hanya Rp 5 juta.
“Lalu sisanya siapa yang bayar? Mau komplain ke mana. Untuk menutupi pembiayaan penanganan pasien itu yang dianggap sebagai belanja berlebih,” bebernya.
Baca Juga: Karina AESPA Dirumorkan Bakal Bintangi Music Video Baru G-Dragon BIGBANG
Belum lagi beberapa pasien yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Ditambah lagi, pasien yang tabrakan tidak ditanggung Jasa Raharja.
”Ke mana kita akan menagih. Jadi, untuk menutupi itu harus kita sediakan anggarannya,” ujarnya.
Semua pelayanan yang dijalankan RSUD itu nantinya akan dikalkulasi saat mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.
”Semua terkait dengan pembiayaan sudah diaudit semua,” ujarnya.
Jack menyebut, anggota DPRD yang menganggap ada pembengkakan belanja Rp 193 miliar, tidak membaca data secara komprehensif.
”Semua sudah ada datanya. Saat kami dipanggil ke komisi V DPRD NTB juga kami beberkan data itu,” kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD NTB Indra Jaya Usman mengatakan, pihaknya sudah melihat data mengenai adanya kelebihan belanja.
Dia menganggap belanja itu tidak terdapat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024.
“Makanya kita meminta untuk diaudit,” kata IJU, sapaan akrabnya.
Dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu mengkhawatirkan, pembengkakan itu merupakan fraud.
Dikarenakan sebagian besar dari utang itu merupakan obat-obatan dan barang medis habis pakai.
”Ini juga barang habis pakai. Susah untuk diaudit,” kata dia.
Dari data, BLUD RSUD tidak mencapai target.
Realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 85,96 persen atau sekitar Rp 560,99 miliar dari target yang ditetapkan Rp 652 miliar.
“Itu juga menjadi catatan,” tandasnya. (arl/r7)
Editor : Kimda Farida