LombokPost-Pemprov NTB tengah merancang kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada penyediaan stok bahan baku.
"Kami sudah rapat dengan dinas teknis terkait untuk fokus sediakan bahan baku," kata Asisten II Setda NTB Fathul Gani.
Kebutuhan yang dimaksud meliputi beras, minyak, telur, daging, dan berbagai jenis bumbu.
"Seluruh hasil pertanian diminta meningkatkan produksi 10 persen," kata dia.
Ketersediaan beras dinilai aman karena stok masih mencukupi.
"Tadi sudah disampaikan Bulog, khusus untuk kebutuhan beras dipastikan aman," ungkapnya.
Namun, kebutuhan telur, daging ayam, dan cabai belum bisa dipastikan aman karena bergantung pada stok yang ada.
"Makanya untuk memastikan seluruh stok tersedia, masing-masing OPD teknis harus bergerak lebih cepat," ujarnya.
Sesuai instruksi pemerintah pusat, seluruh kabupaten/kota hingga pemerintah desa diminta memperkuat ketahanan pangan.
Khusus pemerintah desa, diwajibkan menyisihkan 10 persen anggaran dana desa (DD) untuk pembiayaan ketahanan pangan.
"Semua itu tujuannya untuk meningkatkan 10 persen produksi pangan," kata Fathul.
Pemerintah pusat juga memberikan atensi pada penguatan produksi pangan.
Sebelumnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemprov NTB melalui Dinas PUPR NTB sempat dicoret.
Namun, setelah adanya program penguatan ketahanan pangan, DAK kembali dialokasikan.
"Contohnya saja di PUPR NTB, ada tambahan DAK Rp 58 miliar. Jumlah itu cukup besar. Yang pasti, penguatan ketahanan pangan akan menjadi atensi pemerintah pusat," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, kesiapan ketahanan pangan sudah diilustrasikan untuk menunjang program MBG.
"Kami sudah siapkan 15 ribu hektare lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan," kata Taufieq.
Lahan itu tersebar di 10 kabupaten/kota, baik lahan produktif maupun nonproduktif.
"Bagi lahan yang produktif, biasa panen tiga kali setahun akan ditingkatkan menjadi empat kali panen. Begitu juga yang panen sekali kita tingkatkan menjadi tiga kali panen setahun," ungkapnya.
Metodenya dengan menguatkan pengairan, membangun irigasi, dan memperkuat pompanisasi.
"Agar sistem pengairan pertanian juga berjalan lancar," harapnya.
Seluruh pengerjaan irigasi akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB.
"Mereka yang mengetahui pekerjaan teknis," ujarnya. (arl/r7)
Editor : Kimda Farida