LombokPost-Efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada berbagai kebijakan daerah.
Pemprov NTB bahkan menunda lelang paket pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan anggaran, meski tahun anggaran 2025 sudah memasuki akhir triwulan pertama.
"Di-hold (ditunda, Red) dulu sambil menunggu penyesuaian," kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/3).
Ia menjelaskan, akibat efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah diminta segera mengubah rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan melakukan perubahan terhadap APBD 2025.
"Karena satu dengan lainnya pasti berpengaruh," ujarnya.
Pemprov NTB telah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gita bersama OPD menelisik program yang tidak prioritas.
"Mana saja yang masuk efisiensi menunggu arahan dari pimpinan," katanya.
Terkait jumlah anggaran APBD yang terdampak, Gita mengaku belum mengetahui angka pasti karena belum dilaporkan ke Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Setelah mendapat arahan dari Gubernur, baru kami tahu besarannya," paparnya.
Namun, ia memastikan pos anggaran yang kurang penting seperti perjalanan dinas pasti terkena pemangkasan.
Anggaran itu akan dialihkan untuk penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan program makan bergizi gratis (MBG).
Gubernur Iqbal dijadwalkan mengumpulkan seluruh kepala OPD pada Kamis (6/3).
Dalam pertemuan itu, ia akan menyampaikan hasil retreat di Magelang terkait efisiensi anggaran.
"Efisiensi ini bisa berdampak pada sejumlah program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Itu jadi bahan kami untuk menilai apakah langkah efisiensi yang dilakukan sudah memadai. Makanya perlu arahan dan penajaman lagi dari pimpinan," tandas mantan Pj Gubernur NTB itu. (mar/r7)
Editor : Kimda Farida