LombokPost-Pemprov NTB hingga kini belum menerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB.
Padahal dana tersebut rencananya digunakan untuk penanganan darurat tiga jembatan yang terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Wera dan Ambalawi, Bima, pada awal Februari lalu.
“Kami sudah membuat proposal, sudah ditandatangani Pj Gubernur Hassanudin waktu itu, tetapi sampai sekarang belum kami terima,” terang Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Senin (3/3).
BPBD NTB mengusulkan anggaran Rp 4 miliar untuk perbaikan tiga jembatan, yakni Jembatan Ujung Kelate yang menghubungkan Kelurahan Kolo, Kota Bima, dengan Desa Nipa, Ambalawi, Jembatan Tololai di Desa Mawu, dan satu jembatan di Desa Nangawera.
“Kalau ditangani secara optimal, anggarannya sekitar Rp 4 miliar,” ujarnya.
Ia mengakui BNPB sudah menyampaikan kesanggupan memberikan anggaran tersebut secara lisan, tetapi BPBD NTB menginginkan kepastian tertulis sebagai bukti legal.
“Kami maunya ada pernyataan tertulis, tapi sampai sekarang belum ada,” imbuhnya.
Ahmadi berharap BNPB segera memberi kejelasan karena penanganan darurat berpacu dengan waktu. Masa transisi darurat ke pemulihan berakhir akhir bulan ini.
Perpanjangan masa transisi dilakukan karena curah hujan di Bima masih tinggi, sementara sarana dan prasarana yang terdampak belum sepenuhnya normal.
“Kalau masa transisi darurat berakhir dan anggaran DSP dari BNPB belum turun, kami tidak bisa lagi melaksanakan penanganan darurat menggunakan DSP BNPB,” paparnya.
BPBD NTB tetap menyiapkan alternatif jika BNPB tidak merealisasikan anggaran yang diminta. Penanganan darurat akan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) APBD NTB.
Namun, pemerintah pusat saat ini menerapkan efisiensi anggaran, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga kementerian dan lembaga.
“Tentu ini akhirnya menjadi kewenangan provinsi, sementara penanganan darurat harus menggunakan BTT. Apalagi sekarang ada refocusing anggaran, sehingga sulit memberikan bantuan,” ujar mantan Sekretaris Dinas PUPR NTB ini.
Jika tidak ada efisiensi anggaran, BPBD NTB menginginkan rehabilitasi jembatan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR.
Sebab, kondisi jembatan pascabencana sangat memprihatinkan, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi mencapai Rp 30 miliar.
“Ada satu jembatan yang ingin kami pindahkan posisinya agar lebih aman. Tidak jauh, hanya agak ke hulu sedikit, karena pondasi jembatan saat ini sangat dekat dengan bibir pantai, rawan tergerus ombak,” kata Ahmadi.
Saat ini, masyarakat terdampak banjir masih menggunakan jembatan yang ada, meski harus berhati-hati.
Jembatan itu hanya bisa dilalui pejalan kaki, tidak bisa dilewati mobil atau truk besar.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bima Isyrah juga berharap penanganan dampak banjir di wilayahnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida