LombokPost-Efisiensi anggaran menjadi tema besar dalam rapat pimpinan tertutup yang dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (7/3).
Bertempat di Ruang Rapat Tambora, kantor gubernur, rapat juga dihadiri Wagub Indah Dhamayanti Putri dan Sekda Lalu Gita Ariadi.
Rapat diikuti seluruh asisten, kepala biro dan kepala OPD di lingkungan Pemprov NTB.
"Saya tadi cerita hasil retreat di Magelang. Harapan dari presiden dan para menteri agar hasil retreat itu diteruskan ke OPD. Makanya hari ini (kemarin, Red) saya sampaikan dalam rapat," kata Iqbal usai rapat tertutup.
Salah satu penekanan materi terkait dengan efisiensi dan inefisiensi.
Disampaikan, inefisiensi di pemerintah Indonesia sekitar 30 persen.
"Artinya kalau kita belanja Rp 100 yang jadi barang itu cuma Rp 70. Yang Rp 30 entah ke mana," katanya.
Nah, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyisiran di semua instansi.
Alokasi anggaran yang kurang penting dipangkas.
"Langkah penghematan ini kami mulai langsung dari kantor sekretariat gubernur," ujar Iqbal.
Salah satunya terkait pengadaan mobil dinas.
Iqbal menjelaskan semula anggaran untuk pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur NTB mencapai Rp 5,7 miliar. Masing-masing dialokasikan sebesar Rp 2,7 miliar lebih.
Tapi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) gubernur dan wagub NTB dipangkas menjadi masing-masing Rp 1 miliar.
Sehingga total anggaran untuk pengadaan randis untuk orang nomor 1 dan 2 di lingkungan Pemprov NTB sebesar Rp 2 miliar.
"Sekarang kami mengeluarkan hanya Rp 2 miliar untuk gubernur dan wagub. Sehingga ada sisa penghematan sampai Rp 3 miliar," papar Iqbal.
Untuk spesifikasi kendaraan, Gubernur dan Wagub NTB dibelikan mobil dinas Hyundai Palisade.
Gubernur NTB memakai Hyundai Palisade 2025 warna hitam dengan 7 Seater SUV seharga Rp 1 miliar hingga Rp 1,2 miliar.
Sedangkan Wagub NTB memakai mobil Hyundai Palisade 2025 mode 7 Seater Hatchback seharga Rp 943 juta hingga Rp 1,2 miliar.
"Tidak perlu yang mewah-mewah. Kita ini provinsi yang pas-pasan. Jadi tidak usah pakai mobil yang mewah-mewah," tegas Iqbal.
Pengadaan mobil dinas baru di OPD juga dipastikan ditiadakan.
Hingga penyisiran masih terus dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan anggaran.
Termasuk pembangunan pekerjaan fisik yang tidak urgen ditiadakan atau distop.
Anggaran untuk perjalanan dinas juga dipangkas sampai 50 persen. Pemangkasan anggaran itu mengacu pada aturan pemerintah. Yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Semua anggaran dialihkan untuk membiayai program yang lebih prioritas. Yaitu program yang dampaknya dirasakan langsung oleh publik. Seperti urusan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta kebangkitan pariwisata.
"Dalam efisiensi ini kami mengatur ulang. Prioritasnya berubah lebih kepada hal-hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, Iqbal belum bisa memastikan besaran anggaran yang masuk dalam efisiensi. Sebab hingga kini data masih dikumpulkan dari setiap OPD.
Tapi mengacu pada pemerintah pusat, ujar dia, pemangkasan anggaran berkisar 30 persen dari kekuatan APBD.
"Ini kita pakai asumsi dari pusat. Tapi semua ini masih berjalan. Pendataan dan pengairan. Kita lihat nantilah," ungkapnya.
Komposisi Tim Gubenur
Gubernur Iqbal kembali menegaskan tentang pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi.
Komposisi anggota tim terdiri dari berbagai latar belakang. Selain teknokrat murni ada juga dari pensiunan ASN.
Mereka akan ditempatkan sesuai dengan keahlian di bidang kompetensinya. Terkait jumlah anggota tim gubernur, Iqbal belum mau bisa membocorkan ke publik karena masih digodok.
"Ini sedang dipikirkan supaya tidak melanggar aturan. Bagaimana mekanisme penganggarannya, pembagian fungsi dan kerjanya nanti. Karena gaji mereka dari APBD," katanya.
Diungkapkan Iqbal tidak semua tim transisi Iqbal-Dinda otomatis masuk dalam tim.
Namun dia tidak menampik bahwa anggota tim gubernur juga ada yang berasal dari mantan tim transisi.
Mereka direkrut dengan alasan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Khususnya sudah memahami program birokrasi Pemprov NTB dan sistem anggaran.
Khususnya tentang sistem penganggaran dan paham sistem perencanaan.
"Ini bukan stafsus. Bukan orang nganggur lalu diberi gaji tiap bulan, bukan itu. Tim ini akan bekerja beneran. Bekerja dengan kompak. Tim kecil tapi berfungsi membantu koordinasi dan percepatan. Tidak butuh banyak orang. Hanya kalangan tertentu yang punya keahlian yang dibutuhkan," bebernya.
Iqbal memastikan tim gubenur tidak akan melampaui kewenangan OPD. Fungsi tetap sebagai pengawas.
Tim ini akan membantu OPD dalam melakukan sinkronisasi dan percepatan program-program strategis.
"Saya pastikan tidak akan mengambil alih kewenangan OPD. OPD tetap di depan sebagai eksekutor," tegasnya.
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekda Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi mengakui akibat efisiensi anggaran pemerintah daerah diminta segera mengubah rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025.
Termasuk melakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025. "Karena satu dengan lainnya pasti berpengaruh," ujarnya.
Pihaknya sudah bekerja menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Gita bersama seluruh OPD sudah menelisik program yang tidak penting dan bukan program prioritas.
Dijelaskan, sejumlah pos anggaran yang kurang penting seperti perjalanan dinas sudah pasti terdampak pemangkasan.
Itu akan dialihkan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, penurunan stunting dan memenuhi program makan bergizi gratis (MBG).
Efisiensi anggaran pun pusat berdampak luas pada berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Pemprov NTB bahkan harus menunda proses lelang paket pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan anggaran.
Padahal tahun anggaran 2025 sudah memasuki akhir triwulan pertama.
"Di-hold (ditunda, Red) dulu sambil menunggu penyesuaian ini," papar mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB itu. (mar/r3)
Editor : Kimda Farida