LombokPost-Pemda kabupaten/kota di NTB tengah membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Beberapa prioritas utama yang dibahas antara lain penuntasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan melalui hilirisasi sektor pertanian, serta penguatan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
“Tiga fokus itu menjadi perhatian,” kata Sekretaris Bappeda NTB Mahjulan, Jumat (14/3).
Secara umum, NTB akan mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam pengembangan pariwisata. NTB akan dijadikan super hub pariwisata nusantara. “Otomatis daerah harus menyesuaikan. Apalagi sekarang modelnya imperatif. Provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat harus menjalankan kebijakan yang diharapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait penuntasan kemiskinan, Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota telah berkolaborasi dalam program pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, pengembangan dan jaminan bagi UMKM, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Kami juga fokus pada penajaman data sasaran, yang dimulai dari koordinasi intens dengan kabupaten dan kota,” ujarnya.
Saat ini, angka kemiskinan ekstrem terus menurun. “Gubernur ingin menuntaskannya. Kami juga telah menyiapkan peta jalan penyelesaiannya,” tandasnya.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi menegaskan, program pemprov harus selaras dengan kabupaten/kota. Berdasarkan identifikasi isu strategis, terdapat tujuh misi, 10 program unggulan, dan 19 kegiatan prioritas daerah, serta 106 kegiatan strategis dalam rancangan RPJMD.
“Semua harus menjadi satu kesatuan yang utuh,” kata dia.
Sepuluh program unggulan Pemprov NTB dalam lima tahun ke depan meliputi NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E-Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance, serta NTB Connected.
Iswandi juga menyoroti capaian NTB dalam 20 tahun terakhir, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang baru mencapai separuh target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Risiko Penanganan Bencana yang masih merah, serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/kota yang masih lemah.
“Dengan berbagai tantangan itu, RPJMD kabupaten/kota harus selaras dengan RPJMD provinsi agar pembangunan daerah mendukung pembangunan provinsi, dan pada akhirnya mendukung pembangunan nasional,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post