LombokPost-RSUP NTB menjadi sorotan setelah kasus ibu melahirkan dengan diagnosis Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) mencuat. Publik menyoroti peristiwa ini karena sang ibu, Yuliana, 20 tahun, terpaksa memulangkan jenazah bayinya menggunakan transportasi daring seharga Rp 407 ribu.
Perempuan asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu tidak mampu menggunakan ambulans RSUP karena tarifnya mencapai Rp 2,6 juta. Kejadian ini terungkap saat Yuliana tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, Minggu sore (6/4). Saat itu, jenazah bayinya digendong oleh neneknya, Hadiatullah, 53 tahun, saat hendak menyeberang ke Pelabuhan Poto Tano.
Regulasi pelabuhan melarang pengangkutan jenazah tanpa ambulans, sehingga kepulangan mereka sempat tertunda. Beruntung, Polsek Kayangan memfasilitasi pemulangan menggunakan ambulans Puskesmas Labuhan Lombok.
Direktur RSUP NTB dr Lalu Herman Mahaputra membeberkan kronologi kejadian. Pasien datang sendiri dari KSB ke RSUP pada Jumat (4/4) pukul 19.30 Wita. Ia mengeluh tidak merasakan gerakan janin sejak 1 April 2025. Ini adalah kehamilan pertama dengan usia kandungan 24 minggu 5 hari.
"Setelah pemeriksaan di VK PONEK IGD, hasilnya menunjukkan janin dalam kondisi KJDR. DPJP merencanakan terminasi atau pengakhiran kehamilan dengan mengeluarkan janin," jelas dr Jack, sapaan akrabnya.
Minggu (6/4) pukul 06.50 Wita, janin lahir spontan dengan berat 650 gram dan tanda khas KJDR. Pukul 10.37 Wita, jenazah dibawa Instalasi Forensik untuk dipersiapkan pemulangan.
Dalam aturan RSUP NTB, biaya pemulangan jenazah tidak ditanggung BPJS dan menjadi tanggung jawab keluarga. Petugas forensik sempat berkoordinasi dengan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) untuk mencari solusi. "RS memiliki dana sosial yang bisa digunakan membantu keluarga kurang mampu," jelasnya.
Dalam dua bulan terakhir, RSUP NTB telah memfasilitasi lima pemulangan jenazah dengan dana sosial. Sayangnya, keluarga Yuliana buru-buru pulang dan tidak sempat menerima informasi tentang bantuan tersebut. Mereka khawatir jenazah mengeluarkan aroma tidak sedap.
RSUP NTB berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, termasuk menjajaki kerja sama dengan pemda untuk membantu pemulangan jenazah pasien ke daerah asal.
Peristiwa ini mendapat perhatian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia menyatakan akan menyikapi kejadian itu segera. "Akan kami tindak lanjuti nanti di Mataram," kata Miq Iqbal usai panen raya di Desa Teruwai, Pujut, Lombok Tengah, Senin (7/4).
Ia menegaskan Pemprov akan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang, salah satunya dengan mendekatkan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa, termasuk Sumbawa, Dompu, dan Bima. "Dalam lima tahun ke depan, semua RSUD minimal jadi kelas B," jelasnya.
Saat ini, RS H.L Manambai Abdulkadir di Sumbawa Besar menjadi prioritas untuk ditingkatkan menjadi kelas B. Anggarannya telah disiapkan dari APBD NTB. "Ada anggaran yang sudah kita sisir kemarin. Sudah siap," ujarnya.
Peningkatan tipe rumah sakit diharapkan berdampak positif pada layanan kesehatan, mulai dari kehadiran spesialis, peningkatan kapasitas, hingga fasilitas penunjang lainnya. "Sehingga tidak perlu lagi berobat jauh ke luar pulau. Cukup di daerah saja," tandas Iqbal.
Untuk mewujudkan itu, Pemprov sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan agar rumah sakit di Kota Bima, Dompu, serta rumah sakit di KSB dan Sumbawa ditingkatkan statusnya. (mar/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post