LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan gebrakan di awal pemerintahannya dengan rencana mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang bertugas sebagai badan pengelola investasi. Badan ini diberi nama NTB Capital.
Hal itu diungkapkan Iqbal setelah bertemu dengan anggota DPRD NTB di Pendopo Gubernur pada Rabu malam (16/4). "NTB Capital akan menjadi holding company untuk sektor non-keuangan dengan fokus utama pada bisnis investasi," kata Iqbal.
Pendirian NTB Capital ini terinspirasi dari Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi yang didirikan Presiden Prabowo Subianto. NTB Capital nantinya mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB.
"Dibentuknya NTB Capital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Bedanya, kalau Danantara mengakumulasi dana BUMN yang sudah berjalan, NTB Capital ini masih baru. Tapi keduanya fokus pada investasi," papar Iqbal.
Sumber dana awal NTB Capital akan berasal dari APBD NTB. Namun, Iqbal belum dapat memastikan jumlah dana awal yang dibutuhkan karena konsepnya masih dalam penyusunan. "Daripada memberikan dana penyertaan modal kepada BUMD lain, lebih baik kita buat perusahaan investasi baru yang menguntungkan daerah," ungkapnya.
Pemprov NTB akan menjalankan bisnis ini dengan sangat hati-hati. Iqbal menjelaskan bahwa dana investasi tersebut akan difokuskan pada dua kategori. Pertama, NTB Capital akan berinvestasi di perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Sehingga dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat.
Iqbal mencontohkan sebuah perusahaan produsen tapioka yang sudah berkiprah puluhan tahun di NTB. Perusahaan ini memiliki reputasi sebagai eksportir terbesar dengan pasar yang jelas dan berdampak luas karena padat karya. "Di situlah nanti kita investasi. Mungkin 10 persen minoritas," jelasnya.
Kedua, NTB Capital akan berinvestasi di sektor bisnis yang sudah pasti menguntungkan. Kategori bisnis ini sedang dalam inventarisasi. Jika perusahaan yang dimaksud masih baru, Pemprov NTB akan ikut menangani izin dan menyelesaikan persoalan sosial.
"Sehingga NTB Capital akan diberikan goodwill share 10 persen oleh perusahaan setempat. Dengan begitu, sebelum bisnis mulai berjalan, kita sudah mendapatkan keuntungan 10 persen melalui goodwill share tadi," papar Iqbal.
Dengan cara ini, Pemprov NTB tidak perlu repot-repot mendirikan perusahaan baru yang belum tentu menguntungkan. "Kami harus menitipkan uang daerah kepada orang yang benar-benar paham dan berpengalaman di bidang bisnis itu, yang memiliki reputasi bagus," tambahnya.
Targetnya, dalam 4-5 tahun ke depan, Pemprov NTB hanya akan memiliki dua BUMD besar. Yaitu, Bank NTB Syariah sebagai holding company untuk sektor keuangan, yang akan mencakup PT BPR Syariah dan PT Jamkrida setelah mengalami integrasi vertikal. Kemudian, PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang setelah disehatkan akan diintegrasikan ke NTB Capital.
"Jadi nanti, sampai akhir masa jabatan saya, hanya akan ada dua holding company: Bank NTB Syariah untuk sektor keuangan dan NTB Capital untuk sektor non-keuangan dengan fokus bisnis investasi," tandas mantan Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu.
Untuk mendirikan BUMD baru ini, Iqbal meminta dukungan dari DPRD NTB. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai payung hukum pendirian NTB Capital.
Menanggapi permintaan gubernur, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan perlunya komunikasi intens antara eksekutif dan legislatif, termasuk dalam rencana pendirian BUMD baru ini. "Kalau komunikasi sudah baik, apapun bisa dibicarakan," kata Isvie.
Menurutnya, selama tujuannya untuk kepentingan rakyat, legislatif siap mendukung kebijakan gubernur. Namun, ia mengingatkan agar Pemprov NTB lebih berhati-hati dalam mengelola APBD, terutama untuk tujuan investasi. "Kami akan cermati, karena DPRD memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki dan memastikan yang terbaik," tandas politikus Golkar itu. (mar/r7)
Editor : Jelo Sangaji