LombokPost-Pemerintah semakin serius membentuk Sekolah Rakyat.
Namun, kebijakan ini menuai beragam anggapan.
Sejumlah pihak menilai bahwa konsep Sekolah Rakyat berpotensi semakin memisahkan siswa berdasarkan status sosial dan ekonomi.
Sekolah Rakyat yang akan dilabeli sebagai sekolah khusus untuk siswa miskin dikhawatirkan menciptakan jurang pemisah yang lebar antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik menegaskan, setiap kebijakan pemerintah pasti akan menuai pro dan kontra, dan Pemprov NTB sangat menghargai hal tersebut.
“Kami juga memahami bagaimana kekhawatiran masyarakat,” ujarnya, pada Lombok Post, Selasa (22/4).
Namun, Khalik menjelaskan, Sekolah Rakyat ini bertujuan menjawab persoalan dasar yang dialami masyarakat miskin di Indonesia, termasuk NTB, yaitu rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan oleh masalah pendidikan.
“Ini kemudian, oleh Bapak Presiden Prabowo, dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin kita. Agar suatu saat, dengan pendidikan yang baik, mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan yang dialami,” jelasnya.
Khalik mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seleksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional.
Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
“Nanti waktu yang akan menjawab semua itu, dan mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Seperti kebijakan Gubernur NTB, ini adalah jalan bagi kita untuk terus mengurangi angka kemiskinan di NTB,” tegasnya.
Sekolah Rakyat juga bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Dengan manfaat nyata, masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan gratis yang berkualitas dan juga mendapatkan asuransi gizi.
“Artinya, ini adalah pemerataan akses dan kesempatan pendidikan yang dapat mengembangkan karakter anak-anak didik dari masyarakat miskin. Suatu saat kita akan melihat mereka menjadi agen perubahan, baik bagi diri dan keluarga mereka untuk keluar dari kemiskinan, maupun agen perubahan bagi bangsa ini, karena lahirnya SDM yang berkualitas,” jelas Khalik.
Dia mengapresiasi masyarakat yang menyuarakan pendapat terkait hadirnya Sekolah Rakyat.
Menurutnya, itu adalah bentuk perhatian warga negara terhadap program dan kebijakan pemerintah.
“Ini adalah bentuk dukungan dengan cara yang berbeda, namun bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam mewujudkan tujuan Sekolah Rakyat, dan menjawab kritikan tersebut dengan hasil yang nyata pada waktunya,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bappeda NTB H Iswandi telah bertolak ke Jakarta untuk mempresentasikan rencana implementasi Sekolah Rakyat di NTB, termasuk mengusulkan beberapa calon lokasi di hadapan Kemensos RI.
Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, dengan luas lebih dari 1,6 hektare; Eks Akademi Pariwisata (AKPAR) Selong di Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, seluas 5,4 hektare; lahan kosong di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, seluas 28 hektare; lahan di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Sumbawa, seluas 10 hektare; serta lahan di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Bima, seluas 31 hektare.
“Untuk hasilnya nanti kita bahas ya, saya perlu lapor pimpinan dulu,” jawabnya melalui layanan pesan singkat WhatsApp. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida