LombokPost-Penundaan mutasi pejabat sering kali memengaruhi kondisi psikologis kepala OPD, yang dapat menimbulkan rasa takut dan cemas.
Pengamat politik dari UIN Mataram, Dr. Ihsan Hamid menilai perasaan seperti itu adalah hal yang wajar. “Sebagai individu yang memiliki naluri dan perasaan, itu adalah reaksi psikologis yang alami,” ujarnya.
Kadang, muncul pertanyaan dalam pikiran, bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, budaya organisasi yang berbeda, dan interaksi dengan tim yang baru pula. Hal ini kerap menjadi tantangan bagi kepala OPD.
Namun, menurut Ihsan, ASN yang bersangkutan tidak boleh larut dalam situasi tersebut. Mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan kosong dalam organisasi pemerintahan bukanlah hal baru.
Dalam birokrasi, kedatangan pemimpin baru otomatis menjadikannya atasan bagi ASN tersebut, begitu juga sebaliknya, ketika pemimpin lama selesai menjabat.
“Itu adalah hal yang wajar. Ini adalah sesuatu yang alamiah dalam birokrasi,” kata Ihsan.
Ia menekankan bahwa siapapun yang dilantik sebagai kepala OPD, prinsip kerja ASN harus tetap berpegang pada sumpah jabatan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Ini yang harus dipegang,” tambahnya.
ASN harus mengingat sumpah jabatan sebagai persiapan penyesuaian jika pergeseran posisi tidak sesuai dengan ekspektasi. “Misalnya, jika saya bukan yang dilantik, semangat dan spirit saya tidak boleh hilang atau menjadi benalu. Ingat sumpah setia sebagai ASN,” terang Ihsan.
Ia juga menegaskan, meski ASN ditempatkan di pelosok daerah, mereka harus siap. “Sekali lagi, sumpah setia menjadi ASN adalah pondasi moral dan kerja yang harus diingat,” tegasnya.
Di sisi lain, pergeseran jabatan tidak perlu terlalu dibawa perasaan atau kekecewaan, karena semuanya memiliki masa dan fase masing-masing. Beda nasib dan pilihan adalah konsekuensi logis. Selama belum pensiun, ASN harus siap bekerja dengan siapapun pemimpinnya.
“Meski kita sebagai manusia memiliki perasaan, itu tidak boleh larut atau terlalu mempengaruhi kinerja. Kerja harus fokus, mengawal, dan mencapai target-target sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” tandasnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kepala OPD tidak perlu merasa resah. Ia memastikan tidak ada pejabat eselon II yang di-nonjob-kan. “Ini hanya rotasi penugasan saja. Tour of duty yang biasa kami alami sebagai sesama birokrat,” jelasnya. (yun/r7)
Editor : Rury Anjas Andita