LombokPost - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal (LMI) mengikuti rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan para kepala daerah, Senin (28/4).
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu penataan.
"Saat ini kami memiliki lima BUMD," ungkap Lalu Iqbal dalam raker dan RDP bersama komisi II DPR RI tersebut.
Salah satu BUMD terbesar yang dimiliki NTB yakni Bank NTB Syariah. Gubernur menyampaikan bahwa kondisi bank pelat merah tersebut akan dilakukan penataan dan diisi orang-orang profesional. Di mana, dalam waktu belum lama ini, Bank NTB Syariah sempat mengalami gangguan IT, sehingga pelayanan sempat terganggu dalam waktu beberapa hari.
Atas berbagai persoalan yang dialami Bank NTB Syariah tersebut, santri Jebolan Ponpes Asslam, Surakarta yang baru menjabat dua bulan sebagai gubernur tersebut mengambil kebijakan untuk melakukan penataan besar-besaran terhadap Bank NTB Syariah.
"Hari-hari ini kami sedang menata kembali bank NTB Syariah. Sekarang kami sedang melakukan pansel," ujar Lalu Iqbal.
Lalu Iqbal mengambil langkah berani untuk melakukan penataan terhadap komposisi pengurus Bank NTB Syariah.
Hal itu dilakukan gubernur untuk memastikan bahwa semua jajaran pengurus diisi oleh orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya.
"Kami berkomitmen untuk menaruh orang profesional," tegasnya.
Lalu Iqbal bahwa dalam pengelolaan BUMD di NTB ke depannya. Pemprov NTB akan mengintegrasikan seluruh BUMD yang ada, sehingga kinerja BUMD bisa lebih optimal untuk memberikan pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan ini integrasikan secara vertikal, seperti BPR Syariah akan jadi anak perusahaan bank NTB Syariah. Sehingga nanti kami akan memiliki satu holding company yang akan mengurus seluruh usaha di sektor keuangan," ungkapnya.
Selanjutnya, gubernur juga menyampaikan kondisi BUMD bernama PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang lebih memprihatinkan lagi.
Sampai dengan saat ini, PT GNE belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lantaran masih menunggak pajak.
"Kami juga punya PT GNE yang kondisi saat ini bahkan tidak boleh RUPS, karena masih nunggak pajak sehingga tidak bisa RUPS. Insyaallah kami sedang konsultasi dengan DPRD terkait langkah-langkah setrategis yang akan diambil sehingga kedepannya bisa lebih baik," jelasnya.
Terakhir disampaikan Lalu Iqbal dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DRP RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu bahwa Pemprov NTB akan mandiri satu buah holding company bernama NTB Capital yang akan bergerak dalam sektor keuangan dan investasi.
"Kami akan dirikan NTB Capital yang nanti bergerak dalam bidang investasi. Di mana setiap investor yang akan menanamkan modalnya di NTB, akan didampingi oleh NTB Capital ini untuk ikut berinvestasi. Sehingga dengan NTB Capital ini akan membuat iklim investasi lebih baik, karena pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian investasi bagi para investor," pungkasnya. (r5)
Editor : Jelo Sangaji