LombokPost--Kementerian Hukum menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum 2025-2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum pada, Selasa (29/4).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran beserta jajaran mengikuti secara virtual dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengatakan renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.
“Kolaborasi yang efektif memungkinan pertukaran informasi, sumber daya , dan pengalaman yang dapat memperkuat pelaksanaan program kerja. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program juga meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil,” kata Supratman Andi Agtas.
Supratman Andi Agtas juga menuturkan Kementerian Hukum berkomitmen untuk membangun jaringan kerja yang solid dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan strategis dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan peran Kemenkum dalam mewujudkan Asta Cita Presiden melalui Rumah Strategis Kementerian Hukum 2025-2029.
Nico berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan Renstra harus berhubungan dengan proses bisnis. Ada beberapa hal yang di perhatikan lagi pada Program Utama yaitu :
- Penegakan dan Pelayanan Hukum (Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN):
- Fokus pada peningkatan layanan, kepuasan masyarakat, dan kesadaran hukum.
- Pembentukan Regulasi (Ditjen PP, BPHN):
- Fokus pada kualitas dan dampak peraturan perundang-undangan.
- Dukungan Manajemen (Setjen, Itjen, BSK, BPSDM):
- Reformasi birokrasi, pengawasan intern, kebijakan, dan kompetensi SDM hukum.
Isu Strategis disesuaikan dengan level UKE 1 antara lain :
- Penguatan peran Kemenkum sebagai Badan Regulasi Nasional.
- Digitalisasi layanan hukum dan pemanfaatan AI.
- Penggunaan data strategis untuk penegakan hukum (data korporasi, daktiloskopi, kewarganegaraan).
- Penambahan atase hukum dan kekayaan intelektual di luar negeri.
Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Kepastian Hukum (IKH) merupakan bagian utama dari IPH dan terdiri dari indikator penegakan hukum, kualitas PUU, layanan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. (ksj)
Editor : Kimda Farida