LombokPost--Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri dimulai dengan komitmen meritokrasi.
Melambungkan harapan publik akan birokrasi yang berkualitas. Namun, sebagaimana politisi pada umumnya, apa yang diucapkan berakhir menjadi janji belaka.
Di atas kertas, evaluasi pejabat berjalan tuntas. Tapi, di balik layar evaluasi kinerja seperti panggung formalitas.
Pagi-pagi sekali, Kamis (10/4), puluhan mobil pelat merah dengan nomor dua digit datang silih berganti ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov NTB.
Mobil dinas ini membawa para pejabat eselon II yang akan melaksanakan job fit atau evaluasi kinerja.
Satu per satu Kepala Dinas, Kepala Biro, Staf Ahli Gubernur, serta Direktur Rumah Sakit turun dari mobil.
Mereka bergegas menuju ruang Computer Asissted Test (CAT) yang berada di lantai II Kantor BKD NTB.
Total ada 38 pejabat yang hadir. Sementara ada 2 pejabat absen, yakni Roni Yuhaeri dengan alasan dalam proses menuju Fungsional dan Aidy Furqan karena cuti.
Saat pelaksanaan job fit, Roni menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Aidy merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Mereka yang hadir job fit diminta membuat makalah. Ditulis langsung di atas kertas yang disiapkan panitia.
Makalah berisikan strategi pelaksanaan tugas yang diemban. Menariknya, terdapat kolom, meski bersifat opsional, untuk mencantumkan posisi jabatan lain yang diminati, sebagai alternatif dari jabatan saat itu.
Job fit ini menjadi langkah awal Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Dinda) menggerakkan gerbong birokrasinya.
Dilakukan kurang dari 2 bulan setelah keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025, usai memenangi Pilgub NTB 2024.
Namun, riuh mutasi pejabat sebenarnya sudah terdengar jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan job fit.
Perombakan pejabat bahkan menjadi prioritas utama pria yang pernah menjadi Duta Besar Turkiye ini.
Karena itu, Iqbal dalam beberapa kesempatan menyebut pembenahan internal menjadi tujuannya.
Upaya ini bahkan ditegaskan Iqbal akan dilakukan dengan sistem merit, menempatkan pejabat berdasarkan kemampuan dan kompetensinya.
Dugaan Ploting Pejabat sebelum Job Fit
Rabu (7/5) tepat satu minggu Iqbal-Dinda menggelar mutasi perdananya. Total ada 72 pejabat bergeser, masing-masing 26 pejabat untuk eselon II dan 46 pejabat di eselon III.
Komposisi pejabat dari mutasi perdana ini, tidak sepenuhnya menggambarkan sistem merit yang digembar-gemborkan Iqbal-Dinda sedari kampanye Pilgub 2024.
Anggapan tersebut bahkan diakui sendiri oleh Iqbal usai mutasi.
” Tidak mungkin objektif 100 persen pasti ada subjektivitasnya,” kata Iqbal, Rabu (30/4).
Apa yang diakui Iqbal sejalan dengan temuan Lombok Post di lapangan.
Dari penelusuran Lombok Post, beberapa nama pejabat yang bergeser, sudah disebut jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan job fit.
Bukan saja soal namanya, tapi juga jabatan yang akan mereka tempati ketika nant dimutasi.
Misalnya saja Nursalim, yang akan dirotasi dari Kepala Biro Organisasi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Fathul Gani dari Asisten II menjadi Kasatpol PP; Ahmad Nur Aulia dari Kepala DPMPD Dukcapil menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
Kemudian ada nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang sebelum job fit disebut-sebut akan digeser sebagai Kepala Dinas Sosial.
Tri Budiprayitno yang akan diploting sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selain itu, sumber Lombok Post menyebutkan, dalam sesi wawancara saat job fit, salah satu penguji melontarkan pertanyaan kepada peserta, bahwa mereka cocok untuk menjabat di bidang tertentu.
Peserta yang mendapat pertanyaan, sebagian besar akhirnya bergeser dari jabatannya semula.
Job Fit Tidak Menentukan Hasil Mutasi
Prinsip meritokrasi diatur dalam sejumlah beleid. Salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Ini yang kemudian menjadi dasar untuk pelaksanaan job fit. Sehingga job fit bisa menjadi alat ukur objektif penempatan PNS dalam jabatannya berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
Nah, sejauh mana hasil job fit menentukan penempatan para pejabat itu? Anggota tim job fit Chairul Mahsul mengatakan, keputusan rotasi dan mutasi sepenuhnya menjadi otoritas gubernur.
"Tim job fit tidak sampai memberi rekomendasi (penempatan pejabat, Red) ke Pak Gubernur. Meskipun di sana memang ada permintaan OPD yang akan ditempati," kata Chairul kepada Lombok Post, Senin (5/5).
Disampaikan, tim job fit hanya bertugas merekam dan memotret potensi setiap peserta. Termasuk memetakan inovasi, gagasan, serta beberapa variabel yang mencakup potret kinerja sebelumnya. Tapi hasil tersebut sama sekali tidak
"Tapi tidak dalam rangka memberi rekomendasi," ujarnya menekankan lagi.
Chairul Mahsul tidak menampik bahwa sejumlah pejabat hasil mutasi banyak yang tidak sesuai dengan self assement. Meskipun mereka sudah pengajukan diri menempati satu OPD tertentu yang ditulis dalam makalah.
Karena job fit tidak menentukan, Chairul pun tidak bisa memberi persentase kesesuaian antara potret hasil job fit dengan hasil mutasi yang sudah dibelar 30 April lalu.
"Memang tidak bisa melihat persentase itu. Karena tim sebatas memetakan inovasi, gagasan dan beberapa variabel seperti kinerja di OPD sebelumnya," ucap Chairul.
Dia mengungkapkan ada beberapa OPD yang menjadi rebutan pejabat. Banyak eselon II melamar dalam satu OPD.
Seperti Inspektorat, pengelolaan keuangan daerah dan bidang perencanaan. Beberapa OPD yang mengurusi keuangan daerah seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten III dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sedangkan bidang perencanaan yang mengurusi secara general adalah Bappeda. "Banyak peminat di OPD-OPD ini. Tapi kalau misalnya Anda milih di perencanaan (Bappeda, Red) tapi orangnya masih dipertahankan di situ mau bagaimana coba," cetus Chairul.
Diketahui, kepala Bappeda NTB saat ini masih dijabat oleh H Iswandi. "Artinya dengan otoritas Pak Gubernur melihat bahwa kepala Bappeda lama sangat layak dipertahankan. Karena pertimbangan potensi, kapasitas dan lain-lain," katanya.
Menariknya, Bapenda dan Inspektorat justru masih dibiarkan kosong. Padahal banyak pejabat eselon II jelas-jelas menyatakan minatnya di dua OPD tersebut saat job fit.
Kabarnya lebih dari 10 orang yang mencantumkan jabatan alternatif untuk posisi tersebut.
"Tapi itu menjadi hak prerogarif gubernur. Saya tidak tahu pertimbangan gubernur apa. Kami hanya merekam saja," ungkap mantan anggota tim transisi Iqbal-Dinda itu.
Kekosongan jabatan di Inspektorat dan Bapenda cukup mengherankan. Padahal banyak eselon II yang punya kemampuan di bidang itu.
Itu terlihat dari hasil pemerataan tim evaluator dengan indikator kinerja, integritas dan unsur kepemimpinan yang baik.
Tapi, Inspektorat dan Bapenda tetap dibiarkan lowong. Padahal peminatnya juga banyak. Apalagi para pejabat saat melakukan uji kompetensi juga mencantumkan secara jelas minatnya di OPD tersebut.
"Mungkin saja belum terlihat sosok yang hebat hasil pemetaan sesuai dengan ekspektasi gubernur," paparnya.
Dia menduga Gubernur Iqbal kemungkinan juga mematok kapasitas internal sebagai parameter pemilihan kepala OPD.
Sehingga yang bersangkutan belum memenuhi standar kualitas (quality assurance) yang ditetapkan gubernur.
"Artinya Pak Gubernur akan mengambil (Kepala Inspektorat dan Bapenda, Red) nanti lewat pansel saja. Itulah hak prerogatif gubernur," imbuh mantan kepala Bappeda NTB itu.
Di sisi lain, sejumlah OPD justru sepi peminat. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan. Tapi tiga OPD ini terisi oleh pejabat definitif.
Adapun urusan infrastruktur seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dilamar oleh sosok yang memang sudah berkiprah lama di OPD itu.
Tapi, jumlah pelamar di sana tidak sebanding dengan OPD urusan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan pengawasan atau Inspektorat.
Lebih jauh Chairul Mahsul mengungkapkan, tidak ada perangkingan hasil job fit. Tim evaluator, ucap dia, hanya melakukan akumulasi dari tiga unsur penilaian. Seperti dimensi kepemimpinan, kinerja masa lalu serta gagasan dan inovasi ke depan.
Setiap orang memiliki nilai yang berbeda-beda berdasarkan.
"Misalnya dia bagus di kepemimpinan tapi kurang di inovasi. Atau sebaliknya. Maka di sini kami tidak meranking siapa nomor satu," ungkapnya.
Terkait salah seorang pejabat Aidy Furqan yang tidak mengikuti job, Chairul memastikan yang bersangkutan tidak memiliki rekapan nilai karena absen job fit.
Tapi, mantan Kadis Dikbud itu kini masih memiliki jabatan sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan.
"Nilainya kosong. Apa yang mau dinilai kalau dia tidak ikut. Tapi urusan dia ditempatkan di mana itu mutlak kewenangan gubernur," tandas mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB itu.
Meritokrasi Setengah Hati dari Iqbal-Dinda
Peneliti dari Politika Institut M Ulfatul Akbar Jafar mengatakan, mutasi perdana Iqbal-Dinda jauh dari kesan meritokrasi.
”Bisa dibilang ini bertolak belakang dengan komitmen keduanya soal pembenahan internal birokrasi di pemprov,” kata Akbar.
Seharusnya, kata Akbar, Iqbal yang merupakan mantan birokrat dan kenyang pengalaman serta Dinda yang sebelumnya sebagai kepala daerah dua periode, bisa memberikan contoh meritokrasi birokrasi.
Sehingga mampu memenuhi ekspektasi publik terhadap kepemimpinan keduanya.
”Tapi semua ini ilusi. Meritokrasi yang jadi janji kampanye dan program prioritas, akhirnya hanya menjadi janji politik semata, seperti kebanyakan politisi di negeri ini,” kritiknya.
Akbar mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika praktik mutasi dari kepala daerah, terutama setelah memenangi Pilkada, kebanyakan dilakukan atas balas jasa.
Harapan baru terhadap birokrasi yang berkualitas sebenarnya muncul dari Iqbal-Dinda, ketika melontarkan komitmennya terhadap meritokrasi.
Sayang, lanjut Akbar, eksekusinya tidak sebaik semangatnya.
”Saya menduga Iqbal mungkin saja terkejut, kalau di dalam proses itu (Mutasi, red), ada banyak tekanan dan intervensi dari segala sisi,” ujar Akbar, yang juga dosen kebijakan publik di Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat).
Ini juga yang disebut Akbar, membuat hasil mutasi perdana Iqbal-Dinda, menempatkan beberapa pejabat tidak sesuai kompetensinya.
Serta, ada pejabat yang disebut-sebut bermasalah dengan hukum, masih tetap menjabat atau bahkan diberikan posisi baru.
”Yang aneh lagi, ada pejabat yang nggak ikut job fit, seperti Aidy Furqan, malah tetap dapat posisi,” ungkapnya.
Senada dengan Akbar, Pengamat politik NTB Dr Alfisyahrin menerangkan komposisi pejabat yang masuk dalam gelombang mutasi dan rotasi perdana pemerintahan Iqbal-Dinda belum sepenuhnya menerapkan sistem meritokrasi.
Sebagian nama-nama pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan baru memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
Namun sebagian lainnya masih tercium spoile system atau terpilih karena pengaruh kedekatan dan faktor eksternal lainnya yang selama ini menjadi musuh meritokrasi.
“Saya kira memang sebagian sudah memenuhi prinsip meritokrasi. Tapi sebagian juga masih menggunakan sistem yang lama. Masih tercium ada spoile system di sana,” kata Alfisyahrin, Sabtu (3/5).
Mutasi Menyisakan Jabatan Kosong
Total ada 15 jabatan kosong pada level eselon II usai mutasi perdana. Rinciannya, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Kemudian, Inpektur Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.
Selain itu, tiga jabatan Wakil Direktur di RSUD NTB yang juga masih lowong dan tak ketinggalan, posisi di jabatan Eselon III juga ada beberapa yang masih lowong, seperti Kepala Bidang Anggaran BPKAD NTB dan Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB.
Jika dilihat dari tugas dan fungsi, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi program daerah di masyarakat, jabatan OPD lowong itu tergolong sangat strategis dan krusial.
Namun, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memilih menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) pada OPD tersebut (lihat grafis).
“Kalau kepala dinas ini Plt, bukan diremehkan ya, justru karena OPD ini penting,” ujarnya.
Dikosongkannya belasan jabatan tersebut, diklaim Iqbal karena dirinya merasa kesulitan bahkan belum menemukan figur atau sosok yang cocok dari nama-nama pejabat Eselon II lingkup Pemprov yang ada saat ini untuk ditugaskan di sana.
“Saya kesulitan mencari figur yang cocok di stok yang ada, kita nggak dapat sumber yang tepat di dalam,” ungkapnya.
Mutasi, kata dia, bukan karena faktor like and dislike. Namun, menempatkan seseorang pada posisi yang tepat.
Sebagai kepala daerah, Miq Iqbal ingin mencari sosok yang cekatan, penuh ide dan gagasan untuk membantunya dalam merealisasikan berbagai program yang tertuang di dalam tagline NTB Makmur Mendunia.
“Kita butuh yang fresh, punya ide dan gagasan baru untuk menjawab tantangan ke depan,” jelas pria asal Lombok Tengah ini.
Untuk mengisi posisi jabatan kosong tersebut, dalam waktu dekat Iqbal-Dinda akan membentuk tim panitia seleksi (pansel). “Segera kita umumkan pansel,” tegasnya.
Karenanya, Gubernur mempersilakan semua pihak yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti pansel. Ini terbuka, untuk kalangan pejabat Eselon III atau pejabat dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita butuh orang bagus, karena kita butuh orang bagus dan tidak tersedia dalam di sini, kita cari dari luar atau dari bawah,” jelas Miq Iqbal.
Tantangan pemerintahan saat ini dan kedepannya sangat beragam dan kompleks, mencakup isu-isu ekonomi, sosial, politik, dan keamanan.
Kemudian di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dirinya harus gerak cepat merumuskan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memperhatikan kondisi kapasitas fiskal daerah.
Ia mengambil satu contoh di Bapenda NTB. Iqbal akui ada perombakan yang cukup signifikan di tubuh OPD tersebut.
Mantan duta besar Indonesia untuk Turki ini, ingin melakukan pembenahan karena salah satu penguatan yang diinginkan Pemprov NTB saat sekarang adalah sektor pendapatan.
Iqbal berupaya untuk menyeimbangkan anggaran dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Begitu juga yang dilakukan di BPKAD NTB, ada pengaturan yang dilakukan Gubernur agar sektor pengeluaran lebih terkontrol. Ini saling berkaitan.
“Bapenda dari segi penerimaan dan BPKAD dari sisi pengeluaran, ini semua akan kita kontrol menjadi lebih baik dan sektor pendapatan juga harus kita naikkan. Kan rumusnya kalau mau efektif itu, melakukan efisiensi biaya, menurunkan cost atau pembiayan dan meningkatkan pendapatan. Jadi dua sisi yang kita garap,” beber Iqbal.
Dengan posisi OPD yang sangat strategis dan krusial itu, sehingga pada pengisiannya nanti harus menggunakan target kinerja.
Maka siapapun yang mengikuti pansel akan ditanyai kesanggupannya untuk merealisasikan target kinerja tersebut.
“OPD memiliki target sendiri-sendiri, jadi nanti saat seleksi dia ditawarin target ini, sanggup atau tidak,” ujar Gubernur.
Sekali lagi Iqbal berjanji, pengisian jabatan lowong tersebut bakal segera dilakukan. Terlebih, saat ini adalah masa-masa genting, Pemprov NTB sedang membahas APBD perubahan 2025, serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang direncanakan digelar akhir bulan ini.
Sementara itu, Peneliti dari Politika Institut Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) M Ulfatul Akbar Jafar menilai ada maksud lain dari masih kosongnya sejumlah jabatan kepala OPD yang strategis.
”Itu bisa saja disiapkan untuk orang-orang sendiri. Entah nanti orang Iqbal atau orang Dinda,” ujarnya.
Akbar menyebut, mekanisme pansel nantinya berpotensi dilakukan formalitas belaka. Sebagaimana yang terjadi dalam proses job fit lalu. ”Kita berkaca dari sana saja,” kata Akbar.
Selain itu, mutasi Iqbal-Dinda juga tidak efektif, karena menempatkan pejabat yang akan pensiun di dinas baru.
Seperti Abdul Aziz yang digeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), padahal Abdul Aziz akan pensiun kurang dari tiga bulan lagi, namun harus mengurusi OPD dengan permasalahan yang kompleks.
”Artinya apa, ini bagian dari strategi Iqbal-Dinda untuk menempatkan orang-orangnya. Kalau itu (Dikbud) diisi pejabat definitif yang masih lama pensiun, tentu butuh waktu lagi untuk menggesernya.
Grafis
Nama Pejabat Jabatan Definitif Jabatan Pelaksana Tugas
Eva Dewiyani Asisten Administrasi dan Umum Kepala Dinas ESDM
Lalu Moh Faozal Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepala Dinas Perhubungan
Fathurrahman Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Bapenda
Tri Budiprayitno Kepala BKD Kepala Biro Organisasi
Fathul Gani Kepala Satpol PP Kepala Biro Pemerintahan
Ahmad Masyhuri Kepala Diskop UKM Kepala Disnakkeswan
Baiq Nelly Yuniarti Kepala BPSDM Kepala Disnakertrans
Ahmadi Kalak BPBD Kepala Dinas LHK
Sadimin Kepala Dinas PUPR Karo PBJ
Lalu Hamdi Kepala DPMPD Dukcapil Inspektur Inspektorat
Wirawan Ahmad Kepala Dispora Kepala Dinas ESDM
(yun/mar/dit/r7)
Editor : Kimda Farida