Tujuannya memastikan perlindungan bagi para pekerja jasa konstruksi di wilayahnya pada tahun 2025.
Upaya ini ditandai dengan acara Monitoring dan Evaluasi yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan serta klaim manfaat program kepada ahli waris pekerja.
”Kami mendorong semua pekerja baik formal maupun informal dapat terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Agus Theodorus Parulian Marpaung.
Acara penting ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB.
Momentum haru terasa saat dilakukan penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada dua pedagang asongan di Provinsi NTB.
Keduanya kini terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial kepada seluruh lapisan pekerja, termasuk sektor informal.
Lebih lanjut, acara ini juga menjadi wadah penyerahan simbolis klaim program manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari tiga pekerja yang telah berpulang.
Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Agus Theodorus Parulian Marpaung, secara simbolis menyerahkan santunan dengan total nilai ratusan juta rupiah kepada keluarga penerima manfaat.
Ahli waris Alm. Adi Susanto, seorang Sekretaris Desa di Lombok Utara, menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta beasiswa untuk dua orang anaknya dengan total nilai Rp 216.554.690.
Ahli waris Alm. Abdul Jalil, yang bekerja di perusahaan Auto Pearl Culture, menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta beasiswa untuk dua orang anaknya dengan total nilai Rp 200.457.866.
Ahli waris Alm. Ahmad Mayadi, seorang nelayan di Lombok Utara, menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM) serta beasiswa untuk dua orang anaknya dengan total nilai Rp. 133.000.000.
Penyerahan santunan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada pekerja serta meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Provinsi NTB.
Baik di sektor formal maupun informal, termasuk para pekerja jasa konstruksi yang memiliki risiko kerja yang tinggi.
Pemerintah Provinsi NTB bersama BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat program jaminan sosial ini.
Dengan tercapainya Universal Coverage Jamsostek, diharapkan seluruh pekerja di NTB dapat terlindungi dari risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi, sehingga tercipta kesejahteraan dan ketenangan dalam bekerja.
Perlindungan bagi tenaga kerja jasa konstruksi juga menjadi prioritas, mengingat peran penting sektor ini dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB Nasrullah Umar mengatakan BPJamsostek berusaha untuk bisa melindungi semua pekerja yang ada di Provinsi NTB.
Sehingga bisa menekan adanya kemiskinan baru bila tulang punggung keluarga meninggal dunia saat bekerja.
”Ini upaya pemerintah hadir di tengah masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pekerja semua kalangan,” kata dia. (nur)
Editor : Siti Aeny Maryam