LombokPost-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terus mengebut pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024.
Anggaran ini digunakan untuk membenahi ribuan fasilitas pendidikan SMA, SMK, dan sederajat yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Tentunya ini akan menjadi atensi ke pimpinan baru yang melanjutkan program tersebut, sebelumnya Aidy Furqon kini ke Abdul Aziz.
“Pokoknya kita akan kebut terus,” kata Kepala Dikbud Provinsi NTB Abdul Aziz, Jumat (9/5).
Ia menyatakan, progres pekerjaan fisik saat ini telah mencapai 50 persen.
Objek pengerjaan meliputi rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, ruang guru, laboratorium, serta perpustakaan.
“Ada yang progresnya sudah bagus dan ada yang kurang bagus. Semua saya minta dikebut,” ujar Aziz.
Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) aktif memantau progres di lapangan, agar kontraktor dapat mempercepat pengerjaan.
Targetnya, semua proyek harus rampung sebelum Desember 2025.
“Desember batas akhir. Tapi saya dorong semakin cepat semakin baik,” katanya.
Tata kelola dana DAK menjadi perhatian utama Dikbud NTB.
Bahkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan pekerjaan rumah kepada Abdul Aziz yang baru dilantik sebagai Kadis Dikbud pada 30 April lalu.
“Yang penting ada komitmen, kejujuran dan integritas. Juga harus akuntabel. Insya Allah bisa selesai,” tandas mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu.
Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah menilai kinerja Abdul Aziz masih normatif dan belum menunjukkan gebrakan nyata.
“Saya lihat selama ini masih sebatas pernyataan. Belum konkret,” ujar Aminurlah.
Ia mendesak Abdul Aziz untuk turun langsung ke lapangan memantau pekerjaan fisik, bukan hanya menerima laporan dari bawahannya.
Ia pun meragukan klaim progres yang sudah mencapai 50 persen.
“Karena pengelolaan DAK selama ini memang parah. Jangan sampai ini jadi objek bancakan oknum Dikbud atau bahkan kepala sekolah,” tegas Maman, sapaan karib Muhammad Aminurlah.
Ia menyebut, banyak permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, mulai dari kualitas bangunan yang asal-asalan hingga keterlambatan pengerjaan.
Hal ini banyak ditemukan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu.
Beberapa proyek yang molor di antaranya di SMAN 1 Parado, SMAN 2 Bolo di Kabupaten Bima, serta SMAN 1 Pajo di Kabupaten Dompu.
“Ini yang jelas-jelas. Banyak yang lain,” tandas politikus PAN itu.
Diketahui, jumlah anggaran DAK fisik bidang pendidikan tahun 2024 yang dikelola Dikbud Provinsi NTB mencapai Rp180 miliar.
Rinciannya, jenjang SMA sebesar Rp76 miliar, SMK Rp98 miliar, dan SLB Rp5 miliar.
Namun, anggaran sebesar ini belum dirasakan manfaatnya oleh para siswa di NTB.
Pengelolaan DAK oleh Dikbud Provinsi NTB menjadi sorotan setelah mantan Kabid SMK Dikbud Provinsi NTB Ahmad Muslim ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 Desember 2024.
Bahkan mantan Kadis Dikbud NTB sebelumnya, Aidy Furqon, juga telah diperiksa penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram pada pertengahan Januari lalu. (mar/r7)
Editor : Rury Anjas Andita