LombokPost - Aksi besar-besaran mendesak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) diwarnai ancaman penutupan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Rencananya, aksi yang diinisiasi Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) ini berlangsung mulai 15 hingga 19 Mei. Salah satu titik aksi di Pelabuhan Poto Tano.
General Manager ASDP Cabang Kayangan Heru Wahyono memastikan bahwa Pelabuhan Poto Tano tetap beroperasi seperti biasanya. "Pada intinya, pelabuhan tetap operasional dan penyeberangan tetap dibuka," katanya dikonfirmasi Lombok Post, Rabu (14/5).
Dia tidak menampik bakal ada aksi di Pelabuhan Poto Tano, sebagai isu yang berkembang. Namun Heru belum bisa memastikan, apakah aksi berlangsung di dalam atau di luar pelabuhan. "Operasional Pelabuhan Poto Tano tidak terganggu dengan aksi. Tetap kita lihat perkembangan, kita pantau aksi tersebut," ujarnya.
Sejauh ini, jadwal penyeberangan tidak perubahan. Kapal feri tetap beroperasi seperti hari-hari biasa. "Ketika ada pengguna jasa, kita harus tetap layani. Intinya pelabuhan dan pelayanan tetap dibuka," tegasnya.
Dia menjelaskan, pelabuhan merupakan objek vital, sehingga pelayanan tetap harus dibuka. "Kalau demo kan gak diperbolehkan di objek vital," katanya.
Di sisi lain, menyikapi demo PPS ini, Heru mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Namun tidak ada permintaan pengamanan secara khusus. "Kalau koordinasi dengan kepolisian sudah. Kalau aksi penyampaian aspirasi kan memang harus ada izinnya dan pasti ada pengamanan," terang Heru.
Diketahui, saat ini jumlah armada kapal yang berlayar di Kayangan - Poto Tano sebanyak 28 kapal. Dua kapal milik ASDP dan 26 lainnya milik swasta. Dalam sehari, sebanyak 10 armada kapal secara bergantian beroperasi.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya tidak ingin memberikan komentar khusus apapun terkait wacana pembentukan PPS.
Dia menjelaskan, pemikiran pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa sudah lama disuarakan di NTB. Meski begitu, pembentukan provinsi baru tetap menjadi kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah.
"Pemikiran itu kan sudah lama. Itu kan tergantung kebijakan pusat. Sementara ini kan masih moratorium," kata Gubernur NTB pada Rabu (7/5).
Karena itu, Gubernur NTB enggan menanggapi lebih jauh usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tersebut.
"Nggak ada tanggapan. Itu kan kebijakan pusat. Tergantung pusat-lah," jawab singkat Gubernur NTB kepada wartawan. ***
Editor : Jelo Sangaji