LombokPost – Harapan baru pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), pemerintah pusat beri sinyal positif meski terkendala finansial.
Hal ini terungkap dalam video yang diupload instagram @eviapitamaya yang diunggah beberapa waktu lalu.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Upaya terbaru yang dilakukannya adalah dengan menanyakan langsung perkembangan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Kabar baik disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadi Evi Apita Maya (@eviapitamaya).
Dalam keterangannya, Tito Karnavian membenarkan bahwa usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah masuk dan sedang diproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, Mendagri juga menyampaikan adanya kendala utama yang dihadapi, yaitu kondisi keuangan negara yang tertekan akibat pandemi Covid-19.
Prioritas anggaran negara saat itu difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
"Pengusulan Provinsi Pulau Sumbawa sudah masuk ke Kemendagri untuk menjadi satu provinsi baru. Namun hambatan kita masalah keuangan negara karena ada penanganan covid19, yang membuat ekonomi melambat dan keuangan negara menjadi tertekan. Dimana difokuskan untuk kesehatan dan ekonomi," ujar Tito Karnavian dalam video tersebut.
Lebih lanjut, Mendagri memberikan angin segar dengan menyatakan bahwa seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia, pemerintah pusat mulai memprioritaskan kembali usulan-usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
"Saat ini ekonomi membaik, mudah-mudahan keuangan Indonesia membaik. Salah satu yang kita prioritaskan Provinsi Pulau Sumbawa," lanjutnya.
Pernyataan Mendagri ini tentu disambut baik oleh Evi Apita Maya dan masyarakat Pulau Sumbawa yang telah lama mengidamkan pemekaran wilayah.
Upaya Evi Apita Maya yang secara aktif mengadvokasi aspirasi daerah di tingkat pusat menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.
Meskipun belum ada kepastian waktu terkait realisasi pembentukan provinsi baru ini, sinyal positif dari Mendagri memberikan harapan baru.
Pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat membuka jalan bagi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa, yang diyakini akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau tersebut. (nur)
Editor : Kimda Farida