LombokPost - Provinsi NTB menjadi salah satu dari enam provinsi yang dipilih sebagai fokus pengumpulan data program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
Pemilihan ini didasarkan pada kontribusi strategis NTB terhadap pengembangan ekonomi biru nasional.
“Kami menyambut baik program ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim, Kamis (15/5).
Melalui program LAUTRA ICCTF Bappenas, NTB menjadi bagian dari pelaksanaan kajian Blue Public Expenditure Review (Blue PER) yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan keinginan belanja publik di sektor konservasi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
Menurut Muslim, ada sejumlah alasan NTB dipilih sebagai lokasi pengumpulan data.
Pemprov NTB menunjukkan perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi biru dan masuk lima besar provinsi yang berkontribusi terhadap target indeks koefisien ekonomi biru nasional.
“Luasan kawasan konservasi telah mendapatkan penilaian dari pusat melalui Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA),” katanya.
Baca Juga: Rinjani Gunung yang Ekstrem, BTNGR Mantapkan Sarana Keselamatan agar Tak Jatuh Korban Lagi
Dari sisi pengelolaan penangkapan ikan tangkapan, NTB khususnya untuk komoditas tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 telah mendapatkan sertifikat internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang bermarkas di Inggris.
“Produk tuna NTB sudah memenuhi standar pasar internasional,” ungkapnya.
Selain itu, pemprov juga menerapkan kebijakan regional dalam pengembangan ekonomi biru.
“Ini mampu kita hadirkan dalam rangka mendorong partisipasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan pengelola ekosistem sumber daya laut dan perikanan secara arif dan bijak,” jelas Muslim.
Pemprov juga mendorong partisipasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk mengawali pemanfaatan sumber daya laut berbasis swadaya.
Tak kalah pentingnya, dibentuk kelembagaan tata kelola kawasan konservasi dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tidak banyak yang mengelola kawasan konservasi dengan sistem BLUD dan NTB yang menerapkan kebijakan itu. Jadi dari sisi sumber daya, kelembagaan, dan kebijakan, porsinya memberikan ruang dan menjadi kepercayaan pemerintah pusat bagi kita,” papar Muslim.
Namun, ia menyarankan agar program LAUTRA ICCTF juga memperhatikan daerah.
Ia menegaskan, daerah tidak boleh dijadikan sekedar lokasi pelaksanaan proyek yang bersifat monoton.
“Jadi maunya kami itu ada komunikasi dua arah yang mendorong pola kegiatan atau program, itu bisa dilaksanakan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dan harus ada tolak ukur pencapaian seperti apa,” jelasnya.
Baca Juga: Pasien RSUP NTB Pulang Ditandu, Dirut Beri Jawaban Menohok, Begini Penjelasannya
Ia juga mendorong adanya apresiasi terhadap daerah yang telah menerapkan ekonomi biru.
“Harapan kami, ada semacam reward dari pemerintah termasuk dari lembaga LSM internasional ini,” ujarnya.
Apresiasi itu bisa berupa pelatihan SDM bagi pengelola kawasan konservasi, sertifikasi tata kelola secara nasional dan internasional, serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan.
“Pengelola bisa diajak studi banding ke negara yang sudah mengelola kawasan konservasi,” ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa Universitas Bumigora Sabet Juara 1 Web Development di Ajang Internasional
Oleh karena itu, NTB tidak hanya dijadikan bahan pengumpulan data lokasi, tetapi juga perlu mendapat perhatian dari aspek pemberdayaan sebagai bentuk implementasi ekonomi biru.
"Selama ini kan yang ditingkatkan kapasitasnya itu SDM dari UPT pusat yang ada di daerah, tetapi di kita tidak ada. Daerah harus diperhatikan agar seimbang," tandasnya.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, potensi kemajuan ekonomi biru NTB sangat besar. Berbagai langkah strategi sedang dijalankan, salah satunya kerja sama dengan sejumlah investor nasional dan internasional. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida